Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Wacana Ganti Ketum Demokrat Kerjaan Orang Iseng

Kompas.com - 14/02/2013, 15:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menilai pengguliran wacana mengganti Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum hanyalah pekerjaan orang-orang iseng. Ia mengatakan, hingga kini Anas belum ditetapkan sebagai tersangka sehingga tidak ada alasan menggeser Anas dari posisi ketua umum.

"Itu orang-orang yang iseng saja, tanya dan menawarkan (calon pengganti Anas). Di internal, kami khususnya Majelis Tinggi, tidak ada itu. Saya tegaskan, tidak ada wacana pembicaraan untuk mengganti Ketum," ujar Marzuki, Kamis (14/2/2013), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Marzuki meminta agar publik memahami kondisi partainya di mana saat ini masih fokus melakukan konsolidasi dan aksi "bersih-bersih". "Untuk kasus Mas Anas, belum ada fakta hukum, jadi tidak ada alasan. Saksi saja belum," kata Marzuki.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut mengatakan, semua DPD dan DPC Partai Demokrat sudah satu suara. Para pengurusnya pun sudah menandatangani pakta integritas. Hanya ada beberapa pengurus yang belum menandatangani karena faktor lokasi yang cukup jauh.

Wacana penggantian Anas mengemuka menjelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang akan dilakukan pada 17 Februari 2013. Sosok-sosok pengganti Anas pun mulai digulirkan, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang akan menyelesaikan jabatannya pada 1 April 2013. Wacana pengusungan Mahfud sebagai pengganti Anas ini dilontarkan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat SH Sarundajang.

"Saya menilai Mahfud MD memenuhi kriteria untuk memimpin Partai Demokrat menggantikan Anas," ujar Gubernur Sulawesi Utara tersebut kepada Kompas.com, Rabu (13/2/2013) di Manado.

Sarundajang menilai Mahfud MD mempunyai integritas, kapasitas, serta rekam jejak yang sangat baik sebagai tokoh yang bersih. Sosok seperti itulah yang tepat untuk Partai Demokrat yang tengah menghadapi sorotan miring dari banyak pihak.

Berita terkait dapat dilihat dalam topik "Kemelut Demokrat"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com