Golkar Hormati Penetapan Rusli sebagai Tersangka KPK

Kompas.com - 08/02/2013, 17:04 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka dugaan korupsi terkait PON Riau. Namun, Partai Golkar yakin kasus ini tidak akan memengaruhi persiapan partai menjelang Pemilu 2014 .

"Kami menghormati keputusan KPK dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya, di Jakarta, Jumat (8/2/2013). Apabila ada kader partai tersangkut masalah hukum, imbuh dia, hal tersebut adalah masalah kader itu sendiri dan tak pernah dikaitkan dengan partai.

Rusli adalah Ketua DPP Partai Golkar bidang Hubungan Eksekutif dan Yudikatif. Tantowi mengatakan, kasus yang menimpa Rusli tidak akan memengaruhi elektabilitas partai. Pasalnya, Tantowi menuturkan Golkar solid dan mempunyai program umum dan khusus dalam menghadapi Pemilu 2014.

"Selama seluruh kader konsisten dengan itu, Insya Allah perjalanan partai akan tetap mulus," katanya. Seperti diberitakan, KPK menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau dan kasus dugaan korupsi kehutanan Pelalawan, Riau.

Sejak awal, nama Rusli kerap disebut terlibat dalam kasus ini. Surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Rusli sebagai pihak yang diduga ikut menyuap anggota DPRD Riau terkait pembahasan revisi peraturan daerah tersebut.

Rusli disebut menginstruksikan agar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat itu, Lukman Abbas, memenuhi permintaan uang lelah anggota DPRD. Sejauh ini, sebagian anggota DPRD yang menerima suap sudah disidang dan dijatuhi vonis. Demikian juga dengan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Riau serta pihak swasta yang dianggap terbukti sebagai pemberi suap. KPK pun mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap Perda PON dengan mengusut proses pengadaan main stadium PON.

Rusli juga disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi kehutanan di Pelalawan, Riau. Selain itu, KPK membuka penyelidikan baru terkait kasus korupsi kehutanan yang menjerat mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, dan mantan Bupati Siak, Arwin AS. Terkait penyelidikan dua kasus ini, Rusli pernah dimintai keterangan.

Berita terkait dapat pula dibaca dalam topik Dugaan Korupsi PON Riau

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

    Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

    Nasional
    Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

    Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

    Nasional
    Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

    Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

    Nasional
    Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Istana Tunggu Kejelasan Status dari KPK

    Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Istana Tunggu Kejelasan Status dari KPK

    Nasional
    Wapres Sebut Industri Teknologi Finansial di Indonesia Berkembang Pesat

    Wapres Sebut Industri Teknologi Finansial di Indonesia Berkembang Pesat

    Nasional
    RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, ICJR Usul Pembahasan Dilakukan Bertahap

    RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, ICJR Usul Pembahasan Dilakukan Bertahap

    Nasional
    Wapres Ingin Teknologi Biometrik Wajah Digunakan dalam Penyaluran Bantuan

    Wapres Ingin Teknologi Biometrik Wajah Digunakan dalam Penyaluran Bantuan

    Nasional
    Novel Baswedan Ikut Pimpin Satgas Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo

    Novel Baswedan Ikut Pimpin Satgas Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo

    Nasional
    Jokowi dan Masa Depan Demokrasi

    Jokowi dan Masa Depan Demokrasi

    Nasional
    Kapolri Pimpin Apel secara Virtual, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pengamanan Pilkada

    Kapolri Pimpin Apel secara Virtual, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pengamanan Pilkada

    Nasional
    Periksa 9 Saksi, KPK Dalami Dugaan Pengaturan Lelang Proyek Stadion Mandala Krida

    Periksa 9 Saksi, KPK Dalami Dugaan Pengaturan Lelang Proyek Stadion Mandala Krida

    Nasional
    Wapres Tekankan Pentingnya Inovasi Teknologi Finansial Dalam Ekonomi Syariah

    Wapres Tekankan Pentingnya Inovasi Teknologi Finansial Dalam Ekonomi Syariah

    Nasional
    Wakil Ketua KPK: Menteri KKP Edhy Prabowo Sedang Jalani Pemeriksaan

    Wakil Ketua KPK: Menteri KKP Edhy Prabowo Sedang Jalani Pemeriksaan

    Nasional
    Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Staf Khusus Belum Dapat Informasi Jelas

    Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Staf Khusus Belum Dapat Informasi Jelas

    Nasional
    Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

    Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X