Golkar Hormati Penetapan Rusli sebagai Tersangka KPK

Kompas.com - 08/02/2013, 17:04 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka dugaan korupsi terkait PON Riau. Namun, Partai Golkar yakin kasus ini tidak akan memengaruhi persiapan partai menjelang Pemilu 2014 .

"Kami menghormati keputusan KPK dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya, di Jakarta, Jumat (8/2/2013). Apabila ada kader partai tersangkut masalah hukum, imbuh dia, hal tersebut adalah masalah kader itu sendiri dan tak pernah dikaitkan dengan partai.

Rusli adalah Ketua DPP Partai Golkar bidang Hubungan Eksekutif dan Yudikatif. Tantowi mengatakan, kasus yang menimpa Rusli tidak akan memengaruhi elektabilitas partai. Pasalnya, Tantowi menuturkan Golkar solid dan mempunyai program umum dan khusus dalam menghadapi Pemilu 2014.

"Selama seluruh kader konsisten dengan itu, Insya Allah perjalanan partai akan tetap mulus," katanya. Seperti diberitakan, KPK menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau dan kasus dugaan korupsi kehutanan Pelalawan, Riau.

Sejak awal, nama Rusli kerap disebut terlibat dalam kasus ini. Surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Rusli sebagai pihak yang diduga ikut menyuap anggota DPRD Riau terkait pembahasan revisi peraturan daerah tersebut.

Rusli disebut menginstruksikan agar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat itu, Lukman Abbas, memenuhi permintaan uang lelah anggota DPRD. Sejauh ini, sebagian anggota DPRD yang menerima suap sudah disidang dan dijatuhi vonis. Demikian juga dengan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Riau serta pihak swasta yang dianggap terbukti sebagai pemberi suap. KPK pun mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap Perda PON dengan mengusut proses pengadaan main stadium PON.

Rusli juga disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi kehutanan di Pelalawan, Riau. Selain itu, KPK membuka penyelidikan baru terkait kasus korupsi kehutanan yang menjerat mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, dan mantan Bupati Siak, Arwin AS. Terkait penyelidikan dua kasus ini, Rusli pernah dimintai keterangan.

Berita terkait dapat pula dibaca dalam topik Dugaan Korupsi PON Riau

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Cara Bupati Banyumas 'Paksa' Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

    Ini Cara Bupati Banyumas "Paksa" Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

    Nasional
    Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

    Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

    Nasional
    Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

    Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

    Nasional
    Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

    Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

    Nasional
    Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

    Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

    Nasional
    Data Pasien Covid-19 Per 5 April: 2.273 Positif, Tersebar di 32 Provinsi

    Data Pasien Covid-19 Per 5 April: 2.273 Positif, Tersebar di 32 Provinsi

    Nasional
    RUU KUHP Dinilai Tak Layak Disahkan Pekan Ini

    RUU KUHP Dinilai Tak Layak Disahkan Pekan Ini

    Nasional
    KPK Tahan Tersangka Kasus Alih Fungsi Hutan

    KPK Tahan Tersangka Kasus Alih Fungsi Hutan

    Nasional
    Masker yang Kini Diwajibkan untuk Cegah Penularan Corona...

    Masker yang Kini Diwajibkan untuk Cegah Penularan Corona...

    Nasional
    Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

    Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

    Nasional
    Telegram Kapolri, Pemain Harga dan Timbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

    Telegram Kapolri, Pemain Harga dan Timbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

    Nasional
    Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

    Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

    Nasional
    Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

    Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

    Nasional
    Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

    Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

    Nasional
    Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

    Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X