Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yudhoyono Pun Ikut Cemas

Kompas.com - 05/02/2013, 08:53 WIB

JEDDAH, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, sejumlah kader Partai Demokrat merasa sangat prihatin dan cemas mendalam atas posisi partai yang anjlok dalam hasil survei. Pernyataan itu disampaikan Presiden SBY menjawab pertanyaan pada jumpa pers, Senin, di Jeddah, Arab Saudi.

Wartawan Kompas Rikard Bagun dari Jeddah, Senin (4/2), melaporkan, pernyataan itu disampaikan Presiden sebelum bertolak ke Mekkah untuk ibadah umrah. 

”Saya terus-menerus mendapat pesan pendek (SMS) tentang kemerosotan dukungan terhadap Partai Demokrat, sekurang-kurangnya menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Jika dalam Pemilu 2009 Partai Demokrat mendapat dukungan 21 persen, posisinya kini tinggal 8 persen,” kata SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ketika ditanya soal calon presiden dari Partai Demokrat untuk Pemilu 2014.

Anjoknya dukungan terhadap Partai Demokrat diakui bukan hanya terlihat dalam hasil survei LSI, melainkan juga pada lembaga-lembaga survei lain. ”Terus terang sejumlah kader menilai posisi Partai Demokrat sekarang sudah berbahaya, SOS. Ada yang juga menyebut sudah menyentuh angka merah. Sudah ada kecemasan dan keprihatinan mendalam tentang Partai Demokrat,” katanya.

Secara tidak langsung, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat berpandangan, kemerosotan posisi Partai Demokrat, antara lain, karena pengaruh sejumlah kadernya yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Timbul semacam kegusaran di kalangan Partai Demokrat karena sejumlah kasus kader Partai Demokrat terkesan sengaja dibiarkan berlarut-larut. Sudah hampir dua tahun dibiarkan tak menentu,” kata SBY. ”Saya sendiri, dari tanah ini, dari Jeddah ini, mengharapkan KPK menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan tanggung jawab. KPK tidak boleh tebang pilih. Itu posisi saya,” ujarnya menambahkan.

Penyelesaian kasus yang terkatung-katung di KPK, menurut dia, memberi dampak kemerosotan terhadap posisi Partai Demokrat. ”Apalagi ada media tertentu yang terus-menerus memberitakannya,” lanjut SBY, tanpa memerinci nama medianya.

Presiden meminta KPK segera menuntaskan berbagai kasus secara tepat dan jelas. ”Jika salah katakan salah, jika benar katakan benar. Termasuk kasus Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mendapat sorotan luas masyarakat, tetapi KPK belum menentukan putusannya,” tuturnya.

Lebih jauh, Presiden mengakui telah diminta para kader untuk segera turun tangan dan mengambil alih tanggung jawab atas Partai Demokrat agar tidak merosot lebih dalam lagi. ”Saya belum langsung menjawab. Saya perlu pikir dalam-dalam sebelum memberi jawaban yang akan disampaikan dalam hari-hari ini. Namun, terpenting, solusi yang diambil harus rasional,” ujarnya.

Soal Anas Urbaningrum

Kemarin, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, menyatakan lagi, Demokrat saat ini sedang terpuruk dan meminta Yudhoyono turun tangan. Pernyataan serupa muncul dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsuddin.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengatakan, hasil survei itu harus ditanggapi serius oleh semua kader partai ini. Jero membantah bahwa dirinya menginginkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mundur.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf berpendapat, Yudhoyono tidak perlu didesak untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani, kemarin, menyatakan, Anas masih mendapat dukungan pengurus di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Irfan yakin mundurnya Anas bukan jaminan elektabilitas Demokrat membaik. (COK/Ong/LOK/k02/DIK/EVY/ATO)

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Nasional
    KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

    KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

    Nasional
    Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

    Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

    Nasional
    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    Nasional
    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

    Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

    Nasional
    Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

    Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

    Nasional
    Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

    Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

    Nasional
    Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

    Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

    Nasional
    Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

    Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

    Nasional
    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    Nasional
    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    Nasional
    JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

    JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

    Nasional
    Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

    Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

    Nasional
    KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

    KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com