Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Merosot, Tanda Bahaya untuk Demokrat

Kompas.com - 04/02/2013, 11:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat resah terhadap terus merosotnya elektabilitas Demokrat menjelang Pemilu 2014. Keresahan itu diungkap Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Ramadhan Pohan.

"Kami tidak nyaman dengan situasi ini. Artinya, kami juga gelisah. Kami melihat yang digambarkan sudah merupakan tanda bahaya bagi Demokrat. Mau tidak mau semua pihak harus intropeksi terhadap hasil survei dan suara publik yang ada," kata Ramadhan di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/1/2013).

Ramahdan dimintai tanggapan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen.

Ramadhan menilai ketidakjelasan status hukum Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum memang menjadi salah satu faktor merosotnya elektabilitas Demokrat. Padahal, kata dia, pihaknya menginginkan adanya kepastian dari Komisi Pemberantasan Korupsi terlibat atau tidaknya Anas dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Kami minta kejelasan. Kalau jelas, semua menjadi terang berderang. Kami bisa bekerja dengan baik, tidak jadi bahan ledekan, cercaan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Meski demikian, menurut dia, situasi yang tengah dilanda Demokrat tidak bisa hanya dipermasalahkan ke satu atau dua orang. Semua ini, kata Ramadhan, adalah masalah semua kader Demokrat. Dia percaya akan ada solusi yang cerdas, bijak, dan komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Saya kira, ke depan, akan ada langkah intropeksi. Saya sudah masuk ke 106 titik di daerah dan saya dengar suara-suara keprihatinan masyarakat tentang Demokrat dan itu harus kita dengarkan," kata dia.

Ramadhan yakin kali ini ada langkah yang akan diambil jajaran pimpinan partai. Pasalnya, kata dia, tak biasanya Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Jero Wacik angkat bicara mengenai permasalahan di Demokrat.

"Pak SBY kan roh dari Demokrat. Dia leader, ikon. Langkah apa pun dari Pak SBY menjadi penggerak dari seluruh kader," kata Ramadhan.

"Kami belum rapat karena hari ini Pak Anas dan Sekjen (Edhi Baskoro Yudhoyono) ke Palangkaraya. Nanti sepulangnya pasti ada rapat pengurus harian terbatas," jawab Ramadhan ketika ditanya apakah mundurnya Anas dari ketum merupakan solusi.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat Terjun Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Nasional
    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Nasional
    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Nasional
    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Nasional
    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    Nasional
    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    Nasional
    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Nasional
    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Nasional
    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Nasional
    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com