Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Merosot, Tanda Bahaya untuk Demokrat

Kompas.com - 04/02/2013, 11:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat resah terhadap terus merosotnya elektabilitas Demokrat menjelang Pemilu 2014. Keresahan itu diungkap Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Ramadhan Pohan.

"Kami tidak nyaman dengan situasi ini. Artinya, kami juga gelisah. Kami melihat yang digambarkan sudah merupakan tanda bahaya bagi Demokrat. Mau tidak mau semua pihak harus intropeksi terhadap hasil survei dan suara publik yang ada," kata Ramadhan di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/1/2013).

Ramahdan dimintai tanggapan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen.

Ramadhan menilai ketidakjelasan status hukum Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum memang menjadi salah satu faktor merosotnya elektabilitas Demokrat. Padahal, kata dia, pihaknya menginginkan adanya kepastian dari Komisi Pemberantasan Korupsi terlibat atau tidaknya Anas dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Kami minta kejelasan. Kalau jelas, semua menjadi terang berderang. Kami bisa bekerja dengan baik, tidak jadi bahan ledekan, cercaan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Meski demikian, menurut dia, situasi yang tengah dilanda Demokrat tidak bisa hanya dipermasalahkan ke satu atau dua orang. Semua ini, kata Ramadhan, adalah masalah semua kader Demokrat. Dia percaya akan ada solusi yang cerdas, bijak, dan komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Saya kira, ke depan, akan ada langkah intropeksi. Saya sudah masuk ke 106 titik di daerah dan saya dengar suara-suara keprihatinan masyarakat tentang Demokrat dan itu harus kita dengarkan," kata dia.

Ramadhan yakin kali ini ada langkah yang akan diambil jajaran pimpinan partai. Pasalnya, kata dia, tak biasanya Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Jero Wacik angkat bicara mengenai permasalahan di Demokrat.

"Pak SBY kan roh dari Demokrat. Dia leader, ikon. Langkah apa pun dari Pak SBY menjadi penggerak dari seluruh kader," kata Ramadhan.

"Kami belum rapat karena hari ini Pak Anas dan Sekjen (Edhi Baskoro Yudhoyono) ke Palangkaraya. Nanti sepulangnya pasti ada rapat pengurus harian terbatas," jawab Ramadhan ketika ditanya apakah mundurnya Anas dari ketum merupakan solusi.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat Terjun Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com