Priyo: Saya 100 Persen Tidak Tahu-menahu

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso membantah menerima fee dari proyek pengadaan laboratorium komputer tahun anggaran 2011 dan pengadaan Al Quran 2011 di Kementerian Agama. Priyo mengaku tak tahu-menahu soal proyek tersebut.

"Saya 100 persen tidak tahu-menahu," kata Priyo ketika dihubungi, Senin (28/1/2013) malam.

Priyo mengatakan, dirinya tak ada kaitannya dalam proyek tersebut. Pasalnya, sebagai pimpinan DPR, dirinya memegang komisi yang membidangi masalah politik, hukum, dan keamanan. Adapun proyek tersebut, kata dia, berada di Komisi VIII DPR.

Menurut Priyo, keterkaitan dirinya dengan terdakwa Dendy Prasetya hanya karena sama-sama di organisasi sayap Partai Golkar, yakni Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR). Priyo merasa aneh namanya bisa muncul dalam dakwaan lantaran belum pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Seperti diberitakan, nama Priyo muncul dalam surat dakwaan anggota DPR Zulkarnaen Djabar dan putranya Dendy Prasetya yang dibacakan tim jaksa KPK dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (28/1/2013).

Menurut surat dakwaan tersebut, Zulkarnaen bersama-sama Dendy dan Fahd El Fouz (Fahd A Rafiq) menerima uang Rp 14,39 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus terkait pengadaan laboratorium dan Al Quran tahun anggaran 2011 serta tahun anggaran 2012 .

Fee dari proyek pengadaan laboratorium komputer 2011 yang nilainya Rp 31,2 miliar tersebut disebut mengalir ke enam pihak, yakni ke Senayan (Zulkarnaen) sebesar 6 persen, ke Vasco Ruseimy atau Syamsu sebesar 2 persen, ke kantor sebesar 0,5 persen, ke PBS (Priyo Budi Santoso) sebesar 1 persen, ke Fahd sendiri senilai 3,25 persen, dan kepada Dendy sebesar 2,25 persen.

Dari pengadaan Al Quran 2011 senilai Rp 22 miliar, kembali disusun pembagian fee yang rinciannya sebesar 6,5 persen ke Senayan (Zulkarnaen), 3 persen mengalir ke Vasco/Syamsu, sebesar 3,5 persen ke PBS sebesar 5 persen untuk Fahd, 4 persen untuk Dendy, dan 1 persen untuk kantor.