Laporan PPATK Bikin Pimpinan Badan Anggaran "Gerah"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung mengaku tidak nyaman dengan adanya temuan rekening "gendut" anggota Banggar oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Menurutnya, temuan PPATK yang dipublikasikan ke media massa itu membuat situasi menjadi tidak kondusif.

"Jadi tidak nyaman bekerja di Banggar ini. Kalau memang seperti itu, laporkan saja supaya ada kepastian," ujar Tamsil, Senin (7/1/2013), saat dijumpai Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta agar PPATK tidak menimbulkan suasana yang tidak pasti. Menurutnya, PPATK seharusnya melakukan klarifikasi ke Kementerian Keuangan bagaimana suasana pembahasan anggaran di Banggar DPR. "Sedikit-sedikit ramai di publik. Semua pembicaraan soal anggaran transparan kok. Kalau mau ikut rapat Banggar silakan. Jadi tidak saling mengumbar isu-isu di luar," kata Tamsil.

PPATK hingga kini telah melaporkan 20 anggota Badan Anggaran DPR yang memiliki rekening gendut dan terindikasi korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 20 orang itu, ada yang akumulasi nilai transaksinya mencapai ratusan miliar rupiah.

"Nilai transaksi mencurigakan yang dilakukan para anggota Banggar itu berkisar ratusan juta rupiah hingga miliar rupiah per transaksi. Jika diakumulasikan, ada yang nilai transaksinya mencapai ratusan miliar rupiah," kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf.

Menurut Yusuf, ada beberapa pertimbangan yang digunakan untuk menyatakan para anggota Banggar itu terindikasi korupsi. Pertama, kegiatan Banggar rawan korupsi karena mengurus ratusan triliun rupiah anggaran negara. Kedua, frekuensi transaksi keuangan anggota Banggar itu tidak sesuai profilnya sebagai anggota DPR. Aliran masuk ke rekening anggota Banggar umumnya transaksi tunai sehingga PPATK tidak bisa mendeteksi asal uang itu.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Rekening Gendut DPR