Hartati Terancam Lima Tahun Penjara

Kompas.com - 28/11/2012, 14:15 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) Hartati Murdaya Poo didakwa menyuap Bupati Buol Amran Batalipu terkait kepengurusan izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) lahan di Buol, Sulawesi Tengah. Dakwaan tersebut disusun tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari Edy Hartoyo, I Kadek Wiradana, Anang Supriyatna, Yudi Kristiana, Trumulyono Hendardi, dan Eva Yustiana, serta dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (27/11/2012).

"Melakukan beberapa perbuatan, perbuatan belanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang Rp 1 miliar dan Rp 2 miliar sehingga berjumlah total Rp 3 miliar ke penyelenggara negara, Bupati Buol, dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata Jaksa Eddy Hartoyo.

Perbuatan Hartati tersebut, menurut jaksa, melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 13 dalam undang-undang yang sama. Ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara.

Jaksa menguraikan, Hartati, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Arim (Financial Controller PT HIP), Totok Lestiyo (Direktur PT HIP), Gondo Sudjono (Direktur Operasional PT HIP), dan Yani Anshori (General Manager Supporting PT HIP) melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang senilai total Rp 3 miliar ke Amran selaku Bupati Buol. Adapun Arim dan Totok masih berstatus saksi dalam kasus ini, sementara Yani dan Gondo sudah divonis bersalah. Adapun Amran terancam 20 tahun penjara dan masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut jaksa, pemberian uang senilai total Rp 3 miliar tersebut dilakukan agar Amran membuat surat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah supaya memberi rekomendasi untuk menerbitkan IUP dan membuat rekomendasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional sehubungan dengan kepengurusan HGU atas nama PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) atau PT HIP atas lahan seluas 4.500 hektar, serta atas sisa lahan lainnya seluas 75.000 atas nama PT CCM dan PT HIP yang belum ada HGU-nya agar lahan tersebut tidak diberikan kepada PT Sonokeling Buana.

"Perbuatan ini bertentangan dengan kewajiban Bupati Buol yang dilarang menerima barang atau uang dari pihak lain yang memengaruhi keputusannya," kata Jaksa Eddy.

Pada April 2011, Hartati mengadakan pertemuan dangan Amran, Totok, dan Arim di JI Expo Pekan Raya Jakarta. Dalam pertemuan yang membahas masalah pencalonan kembali Amran sebagai Bupati Buol itu, Hartati menyampaikan kepada Amran supaya membantu penerbitan surat-surat terkait IUP dan HGU terhadap tanah seluas 4.500 hektar dan 75.000 hektar tersebut.

Atas permintaan Hartati tersebut, Amran berjanji akan membantunya. Pertemuan itu dilanjutkan dengan pembicaraan di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Dalam pertemuan kedua, Hartati kembali menyampaikan kepada Amran agar membantu penerbitan surat-surat tersebut. Disepakati, Hartati akan memberikan uang Rp 3 miliar kepada Amran dengan rincian Rp 1 miliar melalui Arim dan Rp 2 miliar sisanya melalui Gondo Sudjono. 

"Selanjutnya terdakwa memerintahkan Arim menyiapkan surat-surat izin terkait IUP dan HGU lahan seluas 4.500 hektar," ujar Jaksa Eddy.

Setelah surat-surat beres, Arim dan Yani menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Amran dengan menyampaikan pesan kalau uang tersebut titipan dari Hartati. Setelah penyerahan uang, Hartati menghubungi Amran melalui telepon genggam Totok dan mengucapkan terima kasih karena sudah barter uang Rp 1 miliar.

Halaman:
Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

    Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

    Nasional
    Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

    Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

    Nasional
    Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

    Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

    Nasional
    UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

    UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

    Nasional
    Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

    Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

    Nasional
    Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

    Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

    Nasional
    Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

    Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

    Nasional
    Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

    Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

    Nasional
    Pindah ke Baleg DPR, Hendrawan Supratikno Diminta PDI-P Kawal RUU Cipta Kerja

    Pindah ke Baleg DPR, Hendrawan Supratikno Diminta PDI-P Kawal RUU Cipta Kerja

    Nasional
    ASN yang Mudik Saat Pandemi Covid-19 Akan Dikenakan Sanksi Disiplin

    ASN yang Mudik Saat Pandemi Covid-19 Akan Dikenakan Sanksi Disiplin

    Nasional
    Korlantas Polri Akan Terapkan Pembatasan Jumlah Penumpang Selama Mudik Lebaran 2020

    Korlantas Polri Akan Terapkan Pembatasan Jumlah Penumpang Selama Mudik Lebaran 2020

    Nasional
    Menristek: Pengembangan Vaksin Covid-19 Butuh Waktu Minimal 1 Tahun

    Menristek: Pengembangan Vaksin Covid-19 Butuh Waktu Minimal 1 Tahun

    Nasional
    MUI Minta Umat Islam Lebih Peduli Kesulitan Tetangga di Tengah Wabah

    MUI Minta Umat Islam Lebih Peduli Kesulitan Tetangga di Tengah Wabah

    Nasional
    Jokowi Minta Bansos Dibeli dari Pedagang, Diantar Pakai Ojek

    Jokowi Minta Bansos Dibeli dari Pedagang, Diantar Pakai Ojek

    Nasional
    Puskesmas Seluruh Indonesia Dipastikan Siap Lakukan Skrining Covid-19

    Puskesmas Seluruh Indonesia Dipastikan Siap Lakukan Skrining Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X