Berkas Siti Fadillah Masih Bolak-Balik Polri-Kejaksaan

Kompas.com - 20/11/2012, 18:17 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung mengaku, berkas kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan tahun 2005 dengan tersangka mantan Menteri Kesehatan RI, Siti Fadillah Supari, hingga saat ini belum dinyatakan lengkap (P19). Kejaksaan sudah lima kali meminta penyidik Polri untuk melengkapi berkas tersebut.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Andhi Nirwanto mengatakan, jika berkas dinyatakan lengkap, maka akan langsung naik ke tahap penuntutan. "Masih belum lengkap. Kalau sudah bolak-balik, itu nanti sudah langsung ke penuntutan," ujar Andhi seusai Rapat Kerja Kejaksaan RI di Hotel Yasmin, Cianjur, Jawa Barat, Selasa (20/11/2012).

Andhi enggan mengungkap petunjuk apa yang diberikan pada penyidiik Polri. "Petunjuk yang pasti kelengkapan berkaslah," ujar Andhi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar mengaku, penyidik Polri sudah maksimal untuk melengkapi berkas dengan petunjuk yang diberikan Kejagung. "Dilengkapi, balik lagi. Kirim lagi, balik lagi. Berkasnya memang bolak-balik karena kondisi seperti itu, ya, penyidik berupaya semaksimal mungkin (melengkapi)," ujar Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Boy tak dapat menjelaskan lebih rinci perihal petunjuk Kejaksaan yang harus dilengkapi penyidik Polri. Sebelumnya, menurut Boy, berkas dinyatakan belum lengkap karena kurangnya bukti materiil. "Kita tidak bisa jelaskan, tapi kondisinya dalam upaya melengkapi pemeriksaan. Yang sudah ada biasanya, penambahan pemeriksaan atau penambahan pertanyaan kepada orang tertentu. Itu bisa seperti itu," ujar Boy.

Berkas perkara Siti diterima tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung pada 26 April 2012. Setelah itu, berkas perkara yang dilengkapi penyidik Bareskrim Polri dinyatakan belum lengkap oleh JPU. Berdasarkan KUHAP, penyidik Polri memiliki waktu 14 hari untuk melengkapi berkas dan melimpahkannya kembali ke Kejagung. Siti pun berbulan-bulan menyandang status tersangka sejak ditetapkan pada 28 Maret 2012 lalu.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengaku tidak akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus tersebut. Sutarman menambahka,n kasus tersebut dimungkinkan untuk P22 atau dilakukan pemeriksaan kembali.

Siti dituduh turut serta dalam kasus itu karena menyalahgunakan wewenangnya dalam metode penunjukan langsung perusahaan rekanan untuk proyek pengadaan alat kesehatan buffer stock senilai lebih dari Rp 15 miliar untuk kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005 di Depkes. Kerugian negara akibat kasus ini diduga mencapai Rp 6.148.638.000. Penyidik mengenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta Pasal 56 KUHP terhadap Siti Fadillah.

Baca tentang
    Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


    Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

    Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

    Nasional
    Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

    Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

    Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

    Nasional
    Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

    Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

    Nasional
    Wiranto Sebut 2 Versi Pemilihan Dewas KPK, Ditunjuk Langsung Presiden atau Lewat Pansel

    Wiranto Sebut 2 Versi Pemilihan Dewas KPK, Ditunjuk Langsung Presiden atau Lewat Pansel

    Nasional
    Veronica Koman Tak Penuhi Panggilan, Polda Jatim Akan Terbitkan DPO

    Veronica Koman Tak Penuhi Panggilan, Polda Jatim Akan Terbitkan DPO

    Nasional
    Sebelum Jadi Tersangka, Menpora Imam Nahrawi 3 Kali Dipanggil KPK tapi Tak Pernah Hadir

    Sebelum Jadi Tersangka, Menpora Imam Nahrawi 3 Kali Dipanggil KPK tapi Tak Pernah Hadir

    Nasional
    Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Dikorupsi, KPK: Buruk untuk Masa Depan Bangsa

    Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Dikorupsi, KPK: Buruk untuk Masa Depan Bangsa

    Nasional
    Bantahan-bantahan Menpora Imam Nahrawi sebelum Jadi Tersangka KPK

    Bantahan-bantahan Menpora Imam Nahrawi sebelum Jadi Tersangka KPK

    Nasional
    Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Ini Kata Pengacara

    Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Ini Kata Pengacara

    Nasional
    Eks Pejabat Kemendagri Mengaku Pernah Serahkan Uang Rp 4 Miliar ke Markus Nari

    Eks Pejabat Kemendagri Mengaku Pernah Serahkan Uang Rp 4 Miliar ke Markus Nari

    Nasional
    Pakar: Tanpa Perlawanan, Buzzer Sukses Bikin Publik Ragukan KPK

    Pakar: Tanpa Perlawanan, Buzzer Sukses Bikin Publik Ragukan KPK

    Nasional
    Menpora Imam Nahrawi Tersangka KPK, Harta Kekayaannya Rp 22,6 Miliar

    Menpora Imam Nahrawi Tersangka KPK, Harta Kekayaannya Rp 22,6 Miliar

    Nasional
    Menpora Imam Nahrawi Tersangka, PKB Beri Bantuan Hukum

    Menpora Imam Nahrawi Tersangka, PKB Beri Bantuan Hukum

    Nasional
    Bebas Bersyarat Koruptor di Era SBY Ketat, Ini Penjelasan Mantan Wamenkumham

    Bebas Bersyarat Koruptor di Era SBY Ketat, Ini Penjelasan Mantan Wamenkumham

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X