Kompas.com - 19/11/2012, 12:17 WIB
Penulis Khaerudin
|
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com — Laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi tentang kongkalikong anggaran antara pejabat di tiga kementerian dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi tanda tanya besar keseriusan pemerintah memberantas korupsi.

Langkah Dipo melapor ke KPK tanpa dibarengi tindakan tegas terhadap kementerian yang bersangkutan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai aneh. Dipo malah dituding meragukan keberanian Presiden Yudhoyono.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Indra, langkah Dipo melapor ke KPK memang patut dipertanyakan. Terlebih laporan tersebut tidak diawali dengan langkah Dipo melapor ke Presiden Yudhoyono.

"Sebenarnya ada beberapa hal yang patut dipertanyakan dengan Dipo maupun Yudhoyono. Menteri kan pembantu atau anak buah Presiden, lalu kenapa Dipo selaku Seskab tidak melaporkan ini ke Yudhoyono. Kenapa ini tidak dievaluasi atau ditindak melalui rapat kabinet langsung," kata Indra.

Yudhoyono, lanjut Indra, bisa saja menindak kementerian yang menyimpang dengan mencopot atau me-reshuffle menteri yang bersangkutan. Tindakan Dipo melaporkan kongkalikong anggaran di tiga kementerian ke KPK, menurut Indra, hanya berarti jika mantan aktivis tersebut meragukan keberanian Yudhoyono menindak anak buahnya.

"Kalau memang benar ada penyimpangan di kementerian, kenapa Yudhoyono tidak mencopot menteri tersebut? Atau jangan-jangan Dipo Alam meragukan keberanian Yudhoyono dalam menggunakan hak prerogatifnya? Sudah sebegitu lemah dan tidak berdayanyakah Presiden kita ini," kata Indra.

Indra juga menilai langkah Dipo secara tidak langsung justru melecehkan sekaligus mengerdilkan lembaga Sekretariat Kabinet dan Yudhoyono selaku Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Motif Pelaku Bom Polsek Astanaanyar Diyakini Bukan Menolak KUHP

Motif Pelaku Bom Polsek Astanaanyar Diyakini Bukan Menolak KUHP

Nasional
Pengamat Ragu Pelaku Bom Polsek Astanaanyar 'Lone Wolf'

Pengamat Ragu Pelaku Bom Polsek Astanaanyar "Lone Wolf"

Nasional
Suhu Politik Memanas, Bamsoet Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Lagi

Suhu Politik Memanas, Bamsoet Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Lagi

Nasional
KUHP Baru, Ganggu Upacara Pemakaman Bisa Dipidana Denda Rp 10 Juta

KUHP Baru, Ganggu Upacara Pemakaman Bisa Dipidana Denda Rp 10 Juta

Nasional
Anggota DPR Sebut Seseorang yang Dituding Sebarkan 'Hoax' Tak Melulu Dikenai Pidana

Anggota DPR Sebut Seseorang yang Dituding Sebarkan "Hoax" Tak Melulu Dikenai Pidana

Nasional
Syarat Lengkap, Bawaslu Kaji Laporan Dugaan Curi Start Kampanye Anies di Aceh

Syarat Lengkap, Bawaslu Kaji Laporan Dugaan Curi Start Kampanye Anies di Aceh

Nasional
KUHP Baru, Orang Gabung Organisasi Kejahatan Bakal Dipenjara 5 Tahun

KUHP Baru, Orang Gabung Organisasi Kejahatan Bakal Dipenjara 5 Tahun

Nasional
KUHP Baru, Pelaku Tawuran Terancam 2,5 sampai 4 Tahun Penjara

KUHP Baru, Pelaku Tawuran Terancam 2,5 sampai 4 Tahun Penjara

Nasional
KUHP Baru, Paksa Masuk Rumah dan Pekarangan Orang Lain Bisa Dipidana hingga 2 Tahun Penjara

KUHP Baru, Paksa Masuk Rumah dan Pekarangan Orang Lain Bisa Dipidana hingga 2 Tahun Penjara

Nasional
Purnawirawan TNI Pelanggar HAM Berat Paniai Divonis Bebas

Purnawirawan TNI Pelanggar HAM Berat Paniai Divonis Bebas

Nasional
MUI Gelar Mukernas, Soroti Persatuan Umat Jelang Pemilu 2024

MUI Gelar Mukernas, Soroti Persatuan Umat Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kemenkes Temukan Satu Kasus Omicron BN.1 di Indonesia

Kemenkes Temukan Satu Kasus Omicron BN.1 di Indonesia

Nasional
Kemenkes: Kebijakan Penanganan Covid-19 pada Nataru Dievaluasi Tiap 2 Minggu Sekali

Kemenkes: Kebijakan Penanganan Covid-19 pada Nataru Dievaluasi Tiap 2 Minggu Sekali

Nasional
Survei Poltracking: Prabowo Subianto Raih Kepuasan Kinerja Tertinggi

Survei Poltracking: Prabowo Subianto Raih Kepuasan Kinerja Tertinggi

Nasional
RKUHP Disahkan, Kejagung: Mau Tidak Mau, Suka Tidak Suka Kejaksaan Harus Laksanakan

RKUHP Disahkan, Kejagung: Mau Tidak Mau, Suka Tidak Suka Kejaksaan Harus Laksanakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.