Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Rhoma "Nyapres", Anggap Saja "Joke of the Month"

Kompas.com - 13/11/2012, 07:40 WIB
Inggried DW

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana bakal calon presiden yang akan maju dalam Pemilihan Presiden 2014 sudah mulai bergulir. Sejumlah nama pemimpin partai politik seperti Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, dan Megawati Soekarnoputri diprediksi masih akan meramaikan kontestasi perebutan RI-1. Namun, siapa sangka kemudian muncul nama raja dangdut Rhoma Irama. Seriuskah Bang Rhoma ingin bertarung melawan para politisi papan atas itu? Yang jelas, Partai Persatuan Pembangunan, "rumah" di mana Rhoma aktif berpolitik, membuka lebar kesempatan untuknya.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah yang juga peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menanggapi enteng wacana itu. Menurutnya, wacana pencapresan Rhoma, yang pertama kali digulirkan oleh ulama dan habib internal PPP, kemudian mendapatkan tanggapan yang terlalu serius.

"Ini kan pertama kali bergulir di kalangan internal PPP, terutama para ulama dan habib yang dekat dengan kalangan PPP. Kemudian, digulirkan ke publik dan ditanggapi terlalu serius. Rhoma juga meresponsnya agak berlebihan. Kalau saya, anggap saja joke of the month meskipun secara konstitusional, itu hak seorang Rhoma Irama," kata Burhanuddin, kepada Kompas.com, Selasa (13/11/2012) pagi.

Ia mengungkapkan, alasan rasional meragukan keseriusan Rhoma nyapres adalah tingkat elektabilitasnya. Seseorang yang populer tak serta-merta memiliki elektabilitas tinggi. "Dilihat dari kemungkinan di PPP sendiri juga sangat kecil. Jangan kan Rhoma, Ketua Umumnya saja belum tentu jadi capres. Elektabilitas Rhoma juga belum muncul, bahkan dalam simulasi top of mind," paparnya.

Burhanuddin meyakini, publik juga tidak menanggapi serius wacana pencapresan Rhoma. "Rhoma sudah luar biasa di panggung dangdut, sebagai raja yang tak pernah lengser. Namun, sebagai capres, menurut saya, bukan kaplingnya," ujar Burhan.

Di balik wacana ini, ia menduga, ada strategi yang sengaja dibentuk PPP untuk mendongkrak popularitas partai yang menurun. Dari sisi timing, munculnya wacana pencapresan Rhoma turut membuat publik sadar akan keberadaan PPP.

"Apalagi elite-elite PPP sepertinya bertepuk tangan dengan munculnya wacana ini. Kalau isu ini bergulir terus, yang untung PPP. Masyarakat atau pendukung Rhoma tahu bahwa Rhoma masih aktif di PPP," katanya.

Sebelumnya, pendukung Rhoma Irama yang tergabung dalam Soneta Fans Club Indonesia (SFCI) mengajukan Rhoma Irama sebagai calon presiden pada pemilu mendatang. Figur seniman yang religius itu diyakini mampu menjadi pemimpin besar dan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dukungan tersebut disampaikan puluhan anggota SFCI dari berbagai daerah di Jawa Timur saat menyambut Rhoma Irama di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Kamis (1/11/2012).

Ketua SFCI Surabaya Yusuf Maulana mengatakan, Rhoma adalah figur yang memiliki komitmen kuat memberantas kemungkaran. Karena itu, dia yakin, jika Rhoma terpilih menjadi presiden nanti, pemerintahan Indonesia akan bersih dari berbagai hal berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dukungan lainnya datang dari Wasilah Silaturahum Asatidz Tokoh dan Ulama (Wasiat Ulama). Keberhasilan Rhoma memimpin kelompok musik Soneta Grup dinilai menjadi salah satu alasan Rhoma pantas dimajukan dalam bursa capres RI.

"Rhoma Irama memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh, itu tecermin ketika memimpin Soneta Grup selama 40 tahun lebih dan tetap solid," ujar Fachrurozy Ishaq, Ketum DPP Wasiat Ulama, dalam deklarasi dukungan di rumahnya, Jalan Mesjid No 8, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (8/11/2012).

Fachrurozy melanjutkan, alasan lain mengapa organisasi perkumpulan ulama se-Indonesia tersebut mendukung Rhoma Irama menjadi presiden adalah karena Rhoma merupakan salah satu tokoh nasional yang begitu populer di rakyat, khususnya umat Islam, baik nasional maupun internasional.

Selain itu, raja dangdut yang kini aktif menjabat sebagai Ketua Umum Fahmi Tamami (Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Mushalla Indonesia) dan PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia) tersebut merupakan salah satu ulama yang konsisten menegakkan amar makruf nahi mungkar.

Berita terkait wacana pencapresan Rhoma bisa diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Baca juga:
Ruhut: Rhoma Nyapres, Inul Juga Bisa!
Rhoma Irama Jadi Capres, Ulama Gerilya ke Parpol

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

    Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

    Nasional
    Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

    Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

    Nasional
    Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

    Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

    Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

    Nasional
    Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

    Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

    Nasional
    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    Nasional
    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Nasional
    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Nasional
    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasional
    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com