Si Tukang Peras Anggaran ...

Kompas.com - 04/11/2012, 08:34 WIB
EditorHindra

Ketiga, DPR dan pemerintah sama korupnya. Korupsi dihasilkan dari pertukaran mandat antara pemegang politik dan pemegang kekuasaan administratif. Kekuasaan dan pengaruh mereka diturunkan dalam kebijakan yang sewenang-wenang dan merugikan (John Girling, Corruption, Capitalism, and Democracy).

Katakanlah info yang sedang beredar adalah perilaku korup para anggota dewan, tetapi juga tak boleh dilupakan pemerintah juga kerap berkorupsi. Bahkan, menyediakan diri agar disuap. Kasus korupsi suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang bisa jadi tamsilnya.

Langkah pembersihan

Artinya, kalau mau membersihkan kotoran korupsi, mengusir si tukang peras anggaran, DPR dan pemerintah, harus segera dibersihkan.

Langkah pertama, Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam waktu dekat harus menjelaskan kepada publik siapa si empunya inisial itu. Kalaupun tidak, memberikan keterangan ke penegak hukum adalah seminimal-minimalnya penjelasan. Namun, agaknya pilihan untuk menjelaskan kepada masyarakat lebih cocok diambil mengingat keterangan itu akan jadi pertimbangan bagi rakyat untuk tidak salah pilih di pemilihan umum. Sekaligus sebagai vonis politik bagi partai nakal pelindung si tukang peras.

Kemudian, DPR dan partai politik tidak boleh tutup mata. Jika nama terang sudah muncul, sanksi tegas harus diambil. Memberhentikan sementara merupakan cara konkret untuk memudahkan pemeriksaan. Pengalaman pemberhentian Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan anggota DPR lain yang lambat merupakan contoh buruk tidak tegasnya sikap pimpinan DPR ataupun petinggi partai politik.

AF Pollard menyinggung sejarah lembaga perwakilan dalam karyanya, The Evolution of Parliament (1926). Bahwa, lembaga perwakilan bisa menjadi the preventive of revolution as well as the promoter of reform. Ini saat yang tepat bagi DPR menunjukkan sejatinya lembaga perwakilan, jadi inisiator perubahan republik ke arah lebih baik. Jika senoktah noda anggota bermasalah tak dibersihkan, tak diberi sanksi, DPR akan cenderung mengarah ke institusi gagal.

Sikap tegas DPR dan partai politik mesti diimbangi dengan sikap pemerintah. Presiden juga perlu terus konsisten mendorong pemberantasan korupsi di internal pemerintah. Dalam hal ini, relevan membicarakan pengubahan surat edaran Sekretaris Kabinet dengan meningkatkannya menjadi peraturan pemerintah. Setidaknya, baju hukum peraturan pemerintah akan memiliki kekuatan hukum lebih dari sekadar surat edaran.

Terakhir, sapu koruptor ada di tangan penegak hukum. Institusi hukum pemberantas korupsi tidak boleh terjebak dalam intervensi kekuasaan politik. Begitu pula sebaliknya, kekuasaan politik tidak boleh mengobok-obok kinerja institusi hukum. Termasuk pada bagian ini, koordinasi antarpenegak hukum dan menghindari cekcok antarpenegak hukum menjadi ”rukun iman” pemberantasan korupsi.

Hifdzil Alim Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Halaman:
Baca tentang
    Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wabah Virus Corona di Korsel, Anggota DPR: Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

    Wabah Virus Corona di Korsel, Anggota DPR: Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

    Nasional
    Banjir di Cipinang Melayu, Warga: Hujan Reda Bukannya Surut Malah Tambah Parah

    Banjir di Cipinang Melayu, Warga: Hujan Reda Bukannya Surut Malah Tambah Parah

    Nasional
    Jokowi Minta Perbanyak Acara di Daerah Wisata yang Terdampak Virus Corona

    Jokowi Minta Perbanyak Acara di Daerah Wisata yang Terdampak Virus Corona

    Nasional
    Soal Indeks Kerawanan Pilkada, Mendagri: Kami Akan Jaga Stabitas Politik

    Soal Indeks Kerawanan Pilkada, Mendagri: Kami Akan Jaga Stabitas Politik

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Singgung Praktik 'NPWP' di Pilkada, Apa Maksudnya?

    Wapres Ma'ruf Singgung Praktik 'NPWP' di Pilkada, Apa Maksudnya?

    Nasional
    Wabah Corona Terbesar Kedua Ada di Korsel, Pemerintah Diminta Amankan WNI

    Wabah Corona Terbesar Kedua Ada di Korsel, Pemerintah Diminta Amankan WNI

    Nasional
    Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

    Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

    Nasional
    Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

    Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

    Nasional
    BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

    BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

    Nasional
    Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

    Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

    Nasional
    Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

    Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

    Nasional
    Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

    Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

    Nasional
    Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

    Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

    Nasional
    KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

    KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

    Nasional
    Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

    Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X