Si Tukang Peras Anggaran ...

Kompas.com - 04/11/2012, 08:34 WIB
EditorHindra

Oleh: Hifdzil Alim

DPR sekali lagi digoyang isu tak sedap. Ada anggotanya yang diduga sebagai oknum pemeras badan usaha milik negara.

Awalnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-542/Seskab/ IX/2012 perihal Pengawalan APBN 2013-2014 dengan Mencegah Praktik Kongkalikong. Hal yang sangat jelas menginginkan dihentikannya praktik persekongkolan dalam pembahasan dan pengelolaan uang negara.

Tak lama berselang, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyerukan agar direksi BUMN tidak ”main mata” dengan anggota DPR. Seperti efek domino, setelah surat edaran Seskab serta seruan Menteri BUMN, inisial nama politisi Senayan yang disangka sering memeras BUMN beredar melalui pesan berantai.

Beberapa anggota DPR yang kebetulan berinisial nama sama dengan isi SMS berantai itu kebakaran jenggot. Mereka meminta Dahlan Iskan menjelaskan dengan terang siapa si pemilik inisial. Badan Kehormatan DPR juga berencana memanggil Menteri BUMN terkait desas-desus si anggota dewan pemeras.

Sebetulnya tak sulit meramal maujudnya tukang peras dari Senayan, khususnya dalam pembahasan anggaran. Mereka eksis. Kasus korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) mungkin bisa menjelaskan kehadiran si tukang peras. Juga bisa mengiaskan bagaimana pemerasan berlangsung.

Salah satu hasil pemeriksaan KPK menyebut ada simbol dan warna tertentu dalam pembahasan anggaran untuk pengembangan daerah. Partai politik yang disebut dalam inisial, minus Partai Gerindra, semua masuk dalam simbol dan warna pembahasan anggaran DPID. Wa Ode Nurhayati, terdakwa yang sudah dihukum dalam kasus itu, seperti mengonfirmasi simbol dan warna dimaksud. Dia menyatakan dalam eksepsinya, semua daerah calon penerima dana sudah ditentukan besaran potongannya.

Namun, menyangka oknum si tukang peras hanya ada di DPR sepertinya tak adil. Pemerintah patut dicurigai pula. Pembahasan anggaran dilakukan oleh dua pihak, DPR dan pemerintah.

Pemerasan terjadi kemungkinan karena tiga hal. Pertama, syahwat korup lembaga perwakilan membuncah setiap dimulai bahasan soal duit.

Kedua, pemerintah sendiri yang menyediakan diri, membuka jalur korupsi. Kalau benar-benar dari dulu diperas, kenapa tidak memboikot?

Halaman:
Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

    Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

    Nasional
    Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

    Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

    Nasional
    WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

    WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

    Nasional
    ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

    ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

    Nasional
    UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

    UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

    Nasional
    Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

    Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

    Nasional
    Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

    Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

    Nasional
    Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

    Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

    Nasional
    Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

    Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

    Nasional
    Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

    Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

    Nasional
    Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

    Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

    Nasional
    Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

    Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

    Nasional
    Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

    Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

    Nasional
    Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

    Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

    Nasional
    Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

    Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X