Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemda Harus Turun ke Lampung

Kompas.com - 30/10/2012, 22:12 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com — Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Selatan diminta segera turun ke lapangan untuk memimpin penyelesaian konflik di Way Panji, Lampung Selatan. Jika tidak segera dihentikan, kekerasan bisa meluas dan memakan lebih banyak korban.   "Negara tak boleh membiarkan konflik berlanjut dan trus mengorbankan warga. Gubernur dan bupati harus segera turun tangan untuk menghentikannya," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di MPR Lukman Edy  saat ditemui di sela-sela kunjungan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (30/10/2012).   

Lukman Edy menyesalkan bentrokan antarwarga di Way Panji, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang semakin memburuk sehingga menewaskan sembilan orang sejak Minggu lalu. "Ini menunjukkan rasa persaudaraan kebangsaan kita memang semakin menurun," katanya.   Konflik itu kian runyam ketika ribuan warga dari berbagai daerah di Lampung berbondong-bondong mendatangi Kampung Balinuraga, Way Panji,  dengan senjata tajam. Mereka hendak membalas dendam atas tewasnya warga Kalianda pada konflik sehari sebelumnya.  

Lukman Edy berharap, gubernur dan bupati segera turun ke lapangan untuk mengumpulkan semua tokoh masyarakat setempat. Mengajak mereka berdialog, mengkaji akar masalah, dan mencari jalan keluar secara damai. Jangan biarkan konflik itu semakin membesar sehingga rawan menimbulkan lebih banyak korban.   "Penyelesaian konflik jangan hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga kekeluargaan," katanya.   Kawasan Way Panji dan sekitarnya termasuk daerah yang tertinggal secara ekonomi.  Pendapatan masyarakat setempat kecil dan jauh tertinggal dari pendapatan di kawasan perkotaan. Kondisi ini mendorong masyarakat mudah melakukan kekerasan meski hanya tersulut oleh masaah kecil.  "Dalam jangka panjang, pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan pembangunan di kawasan itu. Dorong pendapatan masyarakat lokal tidak terlalu jauh di bawah pendapatan masyarakat di kawasan lain," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com