Presiden: Jangan Hanya Serahkan ke Polri-TNI

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau agar semua pihak ikut terlibat dalam pencegahan konflik horizontal. Menurut Presiden, penanganan jangan hanya diserahkan kepada aparat kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal itu dikatakan Presiden menyikapi sejumlah konflik horizontal di daerah. Terakhir, bentrok antarwarga di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Bentrokan itu menewaskan hingga 10 orang.

"Hanya dengan cara itu kita bisa mencegah secara optimal dan efektif," kata Presiden, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa ( 30/10/2012 ), sebelum bertolak ke London, Inggris.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan senada, jangan hanya menyerahkan kepada Polri dan TNI. Gubernur, bupati, jajaran pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat, kata Djoko, juga harus terlibat untuk mencegah terjadinya konflik.

"Ada yang tanya TNI ke mana, Polri ke mana? Ada di situ. Mereka kan (warga) lewat jalan-jalan tikus. Banyak cara ke sana. Poinnya adalah jangan semua diserahkan kepada TNI dan Polri," kata Djoko.

Seperti diberitakan, bentrok antarwarga di Desa Sidoreno, Way Panji, dan beberapa desa di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, terjadi sejak Sabtu (27/10/2012) hingga Senin kemarin. Bentrokan terjadi karena warga mendapat kabar dua gadis Lampung asal Desa Agom yang sedang mengendarai sepeda motor mendapatkan gangguan dari pemuda asal Desa Balinuraga sehingga terjatuh dan mengalami luka-luka.

Insiden itu diduga memicu kemarahan warga Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Ratusan warga Agom langsung mendatangi Desa Balinuraga. Akibat bentrokan, puluhan rumah ludes terbakar dan korban tewas mencapai 10 orang. Selain itu, enam orang lainnya terluka.

Baca juga:
Korban Tewas Bentrok Lampung Selatan Bertambah

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Bentrok di Lampung Selatan