Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasukan Semut Rangrang Sambangi KPK

Kompas.com - 04/10/2012, 17:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dengan berpakaian serba hitam, mereka mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (4/10/2012) sidang ini. Tampak poster dan spanduk bertuliskan "Save KPK, Save Indonesia" mereka usung dan bentangkan di halaman gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Mereka, seratusan orang yang tergabung dalam kelompok #SaveKPK dan #Bersihkan Polri, menyambangi gedung KPK untuk menyampaikan dukungannya agar KPK menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM). Kasus tersebut diduga melibatkan dua jenderal Kepolisian, yakni Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dan Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo.

Kelompok #SaveKPK dan #Bersihkan Polri itu terdiri dari seniman, aktivisi antikorupsi, akademisi, mahasiswa, dan tokoh lintas agama. Mereka menamakan diri sebagai pasukan semut rangrang. "Pasukan semut rangrang ini elemen-elemen manusia yang otentik. Manusia fitrah yang menjaga fitrahnya. Ada dosen, mahasiswa, budayawan, orang kantor yang rela meninggalkan pekerjaannya untuk datang ke sini," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat menyambut kedatangan pendukung KPK itu.

Busyro dan Ketua KPK Abraham Samad mengapresiasi dukungan masyarakat yang mengalir terus ke KPK. Menurut Abraham, KPK tidak membutuhkan political will dari para politikus melainkan butuh dukungan masyarakat. "Dan terimakasih atas dukungan kalian sehingga KPK bisa kuat sampai detik ini. KPK akan terus menghadapi para koruptor meskipun jenderal sekalipun," ucap Abraham.

Salah satu anggota #SaveKPK, peneliti Indonesi Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, meminta KPK agar tidak ragu mengusut tuntas kasus simulator SIM tersebut. Tama pun mengatakan, dukungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibutuhkan dalam hal ini.

"Kedatangan teman-teman di sini merupakan bentuk nyata dan tidak hanya berita. KPK harus segera membersihkan Polri," tambahnya.

Anggota #SaveKPK yang lain, sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, mengatakan, kewengan KPK tidak boleh disunat. Sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi yang termasuk kejahatan luar biasa, katanya, KPK butuh kewenangan yang luar biasa pula.

"Kalau berani nanti kita sunat sekalian. Jangan berani mengebiri KPK. Kalau berani, kita kebiri koruptor," ucapnya.

Dalam akhir pertemuan, kelompok #SaveKPK dan #Bersihkan Polri kompak berteriak "Save Indonesia, save KPK, tangkap Djoko, besok!!!"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com