Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Timbang Beli Apache, Super Cobra, atau Black Hawk

Kompas.com - 02/10/2012, 07:07 WIB
Sandro Gatra

Penulis

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan membeli salah satu dari tiga jenis helikopter serang untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ketiga jenis helikopter itu yakni Apache, Super Cobra, atau Black Hawk.

Faktor yang menjadi pertimbangan utama untuk memilih yakni harga. Hal itu terungkap dalam rapat antara pemerintah dan Komisi I DPR saat membahas anggaran 2013 di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2012) malam.

Hadir dalam rapat itu Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Soeparmo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat, dan para petinggi TNI lainnya.

Awalnya, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq meminta pemerintah menjelaskan pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton bahwa Indonesia akan membeli delapan helikopter Apache dari AS. Hal itu diungkap Hillary setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Washington.

Masalahnya, Komisi I DPR tak tahu soal rencana pembelian Apache lantaran tidak pernah ada penyampaian dari pemerintah, baik dalam pertemuan formal maupun informal. Komisi I baru tahu setelah muncul dalam pemberitaan.

Purnomo mengatakan, pihaknya memang ingin membeli helikopter serang. Alasannya, negara-negara tetangga sudah memperkuat alutsista dengan membeli helikopter Apache. Hanya saja, menurut dia, rencana itu masih terlalu dini untuk disampaikan kepada DPR lantaran masih mempertimbangkan banyak hal, khususnya harga.

"Kami ingin bandingkan dengan beberapa jenis helikopter lain yang mungkin walaupun kemampuan dan kualitasnya lebih rendah dari Apache, tapi kita bisa dapatkan lebih (banyak)," kata Purnomo.

Edhie menambahkan, Apache menjadi prioritas pertama pihaknya. Menurut dia, sudah ada pembicaraan dengan pihak AS mengenai harga. Namun, harga yang ditawarkan berubah-ubah dari sebesar Rp 25 juta dollar AS per unit, lalu Rp 30 juta dollar AS per unit.

Belakangan, tambah Edhie, harga Apache kembali naik. Dia tak menyebut berapa harga terakhir. Akhirnya, pihaknya mencari helikoper pembanding, yakni Super Kobra. Informasi yang diterima, kata dia, harga yang ditawarkan yakni 15 juta dollar AS per unit.

Edhie mengatakan, helikopter Black Hawk menjadi pilihan terakhir. Dia tak menyebut berapa harga per unit helikopter yang dipakai dalam film Black Hawk Down itu. "Black Hawk ini dulu helikopter serbu atau angkut pasukan. Dikembangkan menjadi helikopter serang," kata dia.

Mengapa tiga helikopter itu menjadi pilihan? Menurut Edhie, pihaknya memilih memesan dari negara lain lantaran perusahaan lokal tak lagi memproduksi helikopter serang. "Kita harus beli helikopter serang untuk perlindungan serangan darat. Andai kita melakukan gerakan pertempuran di darat, helikopter ini yang melindungi tank-tank dan pasukan kita di darat," kata Edhie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com