Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

50 Penyidik Polri Disiapkan untuk KPK

Kompas.com - 29/09/2012, 06:42 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengaku telah menyiapkan 50 penyidik untuk diseleksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 50 penyidik tersebut disiapkan untuk mengganti 20 penyidik di KPK yang telah habis masa tugasnya dan tidak diperpanjang oleh Polri.

"Kita sudah siapkan penyidik 50 orang. Kalau diganti 20 berarti kita sudah punya cadangan 30," terang Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Agus Rianto, Jumat (28/9/2012).

Sesuai surat perintah berdasarkan Surat Keputusan Kapolri nomor 991, XII tahun 2004, sebanyak 12 penyidik yang telah habis masa tugasnya di KPK berakhir pada 12 September 2012. Penyidik lainnya akan habis pada 10 November 2012 dan 14 Desember 2012.

Polri membantah tidak diperpanjangnya 20 penyidik ini terkait dugaan kasus korupsi simulator SIM yang tengah ditangani KPK dan Polri. Polri beralasan, hal tersebut hanyalah rotasi biasa dan untuk pembinaan karir anggotanya yang bertugas di luar institusi Polri.

Agus menjelaskan, Polri telah menyiapkan penyidik terbaiknya mulai dari pangkat perwira pertama sampai perwira menengah. "Informasi yang ada, November ada yang mau habis. Jadi kita sudah siapkan penyidik pangkat perwira pertama sampai pamen. Jadi tidak ada kekosongan," ujarnya.

Sebanyak 15 dari 20 penyidik itu pun telah melapor ke Mabes Polri dan menyatakan siap kembali bertugas di institusi Polri. Agus menegaskan tidak ada upaya paksa dari Polri agar mereka kembali. Dengan demikian, lima penyidik masih berada di KPK. Polri meminta kelimanya untuk segera melapor.

Adapun 15 penyidik yang telah melapor diantaranya AKP Ardi Rahananto, Kompol Bhakti Eri Nurmansyah, AKBP Djoko Poerwanto, AKP Ferdy Irawan, Kompol Idodo Simangunsong, Kompol Indra Lutrianto Amstono, AKP Muhammaad Agus Hidayat, AKP Susilo Edy, AKP Wahyu Istanto Bram Widarso, AKBP Muhammad Idram, Kompol John C. E Nababan, AKBP Cahyono Wibowo, Kompol Adri Effendi, Kompol Gunawan, dan AKBP Yudiawan. Sementara lima lainnya yang belum melapor adalah Kompol Bambang Sukoco, Kompol Rilo Pambudi, Kompol Rizka Anungnata, Kompol Hendri N Christian, dan Kompol Sugiyanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com