Kompas.com - 24/09/2012, 23:58 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri membantah adanya pemberitaan di sebuah media massa nasional yang menyebutkan keterlibatan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dalam proyek pengadaan alat driving simulator ujian SIM kendaraan roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tahun 2011.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar, mengatakan surat yang ditandatangani bukan penunjukan langsung untuk menetapkan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) sebagai calon pemenang tender proyek, melainkan pengesahan PT CMMA sebagai pemenang tender setelah dilakukan lelang.

"Bukan surat penunjukan langsung. Kapolri hanya tanda tangan surat pengesahan penetapan yang dinyatakan sebagai pemenang dalam proses lelang, setelah lelang itu selesai," ujar Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2012).

Pemberitaan tersebut menyebutkan adanya dokumen berupa surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bernomor Kep/193/IV/2011 tertanggal 8 April 2011. Dokumen tersebut berisi Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Driving Simulator R4 (roda empat) dengan nilai kontrak Rp 142,4 miliar. Surat tersebut ditandatangani Kapolri selaku pengguna anggaran.

Boy mengatakan, Kapolri menandatangani surat dalam proyek itu sesuai prosedur administrasi. "Itu prosedur administrasi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, kalau proyek di atas Rp100 miliar, secara administrasi harus diketahui oleh pengguna anggaran. Jadi pengguna anggaran di Polri adalah Pak Kapolri. Di bawahnya ada kuasa pengguna anggaran, ada PPK, dan Ketua Panitia Lelang. Jadi memang dalam proses itu, istilahnya harus diketahui oleh pimpinan dalam penetapan dari hasil proses lelang yang dilakuikan panitia lelang," ujar Boy.

Terkait adanya dugaan korupsi dalam proyek simulator SIM, menurut Boy, penyimpangan yang terjadi di luar adanya tanda tangan Kapolri sebagai pengguna anggaran. Itu disebabkan hal itu bukan sebagai penunjuan langsung, melainkan pengesahkan PT CMMA sebagai pemenang tender setelah proses lelang berlangsung. "Dalam proses pelaksanaannya, jika terdapat penyimpangan sebagaimana yang terjadi saat ini, ya tentu itu adalah proses hukum ya," ujar Boy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

    Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

    Nasional
    MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

    MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

    Nasional
    Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

    Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

    Nasional
    Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

    Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

    Nasional
    Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

    Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

    Nasional
    Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

    Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

    Nasional
    Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

    Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

    Nasional
    Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

    Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

    Nasional
    Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

    Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

    Nasional
    KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

    KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

    Nasional
    Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

    Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

    Nasional
    Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

    Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

    Nasional
    Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

    Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

    Nasional
    Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

    Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

    Nasional
    Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

    Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X