Terorisme dan Deteksi Dini

Komunikasi dan koordinasi

Potensi gangguan dan ancaman faktual sebagaimana yang terjadi di Solo, kemudian di Depok dan Jakarta, secara luas dapat dilihat sebagai pesan untuk lebih menyadarkan seluruh komponen bangsa agar selalu waspada dalam memosisikan dirinya sebagai bagian dari upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Pada konteks ini, deteksi dini dan pengawasan terkait aktivitas masyarakat secara luas menjadi penting dilakukan.

Salah satu bentuk aktivitas deteksi dini yang terintegrasi adalah bagaimana setiap institusi dan masyarakat dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Polri, misalnya, akan lebih memahami dinamika masyarakat bila komunikasi dialogis dengan masyarakat dapat terbangun secara simultan dalam bentuk program polmas ataupun fungsi-fungsi binmas lainnya, yang juga dapat bekerja sama dengan TNI melalui fungsi teritorialnya.

Sementara untuk BIN dan komunitas intelijen lainnya, deteksi dini dapat dilakukan dalam bentuk penggalangan dan penetrasi. Selain informasi yang didapat diteruskan kepada institusi keamanan lain, upaya penggalangan dan penetrasi intelijen harus juga dilakukan sebagai bagian dari langkah preventif. Sebab, selama ini informasi dan temuan intelijen terkait kemungkinan gangguan dan ancaman faktual tidak secara serius ditanggapi oleh pemangku kepentingan.

Tak mengherankan apabila konflik di masyarakat dan aksi teror masih kerap terjadi dan cenderung tidak terkendali. Padahal, bila informasi dari intelijen ini disikapi serius, langkah preventif dalam bentuk penggalangan dan penetrasi dapat meminimalisasi kemungkinan gangguan dan ancaman tersebut.

Ada tiga alasan mengapa deteksi dini terintegral atas seluruh potensi ancaman faktual dan gangguan keamanan dari aktivitas terorisme penting dilakukan. Pertama, membangun kepercayaan antarinstitusi dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing. Kepercayaan menjadi faktor penting dalam mengondusifkan situasi. Tanpa kepercayaan satu dengan yang lainnya, efektivitas pemberantasan terorisme tidak dapat berjalan.

Kedua, mengefektifkan fungsi komunitas intelijen daerah sebagai titik temu antarinstitusi. Menguatnya ego sektoral menjadi salah satu permasalahan tidak efektifnya komunitas intelijen daerah, selain memang kualitas SDM-nya yang masih perlu ditingkatkan.

Ketiga, mengikis faktor psikologis antarinstitusi. Bukan cerita baru apabila ada permasalahan psikologis antarinstitusi pasca-Orde Baru: antara Polri dan TNI. Dalam sejumlah kasus, masalah ini kerap menjadi penghambat koordinasi yang efektif dalam pemberantasan terorisme.

Namun, upaya untuk mendeteksi sedini mungkin potensi gangguan kelompok terorisme hanya dapat dilakukan bila antarinstitusi keamanan dan masyarakat sadar akan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi secara efektif. Dengan sedikit meredakan ego sektoral, upaya itu akan jadi sinyalemen positif dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia.

Susaningtyas Nefo H Kertopati Pemerhati Intelijen; Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura

Berita terkait aksi teror dapat diikuti dalam topik "Teroris Solo", "Ledakan di Depok", Teroris di Bojong, dan "Bahan Peledak di Tambora".