Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cukup Banyak Stok Pemimpin Nasional

Kompas.com - 11/09/2012, 23:40 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok-kelompok masyarakat sipil diharapkan dapat memunculkan tokoh-tokoh yang potensial menjadi pemimpin nasional. Itu dapat menyegarkan bursa calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014.

"Saya kira stok pemimpin nasional kita banyak, hanya saja kerap tidak terfasilitasi oleh kekuatan-kekuatan partai," kata Direktur The Political Literacy Institute, Gun Gun Heriyanto, di Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Para tokoh alternatif itu bisa dari kalangan akademisi, teknokrat-birokrat, atau politisi bagus tapi masih belum jadi tokoh utama partai. Bisa juga berasal dari tokoh-tokoh organisasi masyarakat yang punya kapasitas leadership dan kerap diposisikan sebagai kandidat secara sporadis pada masa lalu.

Hingga kini, nama-nama yang beredar sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014 masih didominasi para tokoh lama, bahkan sebagian telah berkompetisi pada Pemilu 2009 dan 2004. Masih sedikit sekali tokoh-tokoh baru yang dapat memenuhi harapan penyegaran.

Gun Gun Heriyanto menilai, proses konsolidasi demokrasi di Indonesia belum sukses menciptakan pola kaderisasi yang terlembagakan di partai politik. Politik figur masih sangat dominan dan mengalahkan sistem sehingga tradisi kepartaian kita bercorak feodal-oligarkis-transaksional. Dampaknya, nama-nama yang beredar lebih banyak daur ulang nama-nama lama.

Di tengah situasi itu, idealnya partai melakukan demokratisasi internal seperti dengan menjaring calon lewat konvensi dan survei. Kemungkinan lain, dengan melacak sejumlah nama yang punya kemampuan, profesionalitas, dan kredibilitas dari tokoh partai atau dari luar. Bisa juga dimunculkan dari para pemimpin daerah yang dianggap berhasil dan mampu mengelola pemerintahan di tingkat nasional. Partai-partai besar umumnya sudah mengusung calon sendiri.

Untuk itu, kekuatan civil society perlu memunculkan nama-nama pemimpin alternatif, terutama melalui media. Partai-partai juga bisa menengah atau gabungan partai bisa melakukan koalisi terpola untuk memunculkan tokoh alternatif yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi.

"Dengan cara itu, partai-partai menengah bisa menjadi pesaing yang kuat bagi partai besar. Posisi partai-partai tengah akhirnya tidak sekedar ornamen dan pelengkap penderita dari pencapresan partai-partai besar," kata Gun Gun Heriyanto, yang juga pengajar komunikasi politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com