Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Vokalis" Bank Century DPR Dapat Penghargaan Pajak

Kompas.com - 09/07/2012, 09:36 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ingat saat awal kasus Bank Century muncul di permukaan dan berujung pada pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk Bank Century?

Pada saat itu, vokalis DPR yang juga politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dan sejumlah anggota DPR lainnya yang dikenal paling keras mempersoalkan kasus dana talangan Rp 6,7 triliun di Bank Century. Muncul kemudian pemberitaan di sejumlah media cetak bahwa inisiator hak angket Bank Century, Bambang Soesatyo, tidak membayar pajak.

"Saya memang benar diserang isu pajak. Penyerangnya, saya duga oknum-oknum pemerintah, yang menuding saya tidak pernah membayar pajak," kata Bambang, Senin (9/7/2012) pagi, kepada Kompas lewat telepon selulernya

Diberitakan pada empat tahun lalu, Bambang tak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak selama dua tahun, yakni 1998-1999. Menurut Bambang, waktu itu ia masih menjadi wartawan dan sekaligus pimpinan redaksi majalah ekonomi Info Bisnis. "Meski demikian, saya tetap membayar pajak melalui kantor media saya," ujarnya.

Akibat serangan tersebut, Bambang menutup peluang sekecil apa pun yang bisa dilakukan pihak-pihak yang berseberangan jika ia vokal sebagai anggota DPR, termasuk dalam hal membayar pajak.

Sejak itulah Bambang mengajak teman-temannya sesama politisi yang terkenal kritis dan vokal di DPR untuk taat dan rapi membayar pajak. Akhir pekan lalu, Bambang menerima penghargaan pembayar pajak teladan dari kalangan politisi. Penghargaan diberikan Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Timur Hario Damar di acara "Values Gathering" Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Jakarta Timur.

Selain Bambang, salah seorang politisi yang mendapat penghargaan yang sama adalah Wiranto dan beberapa pengusaha lainnya. Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Timur Hario Damar menyatakan, apa yang dilakukan para politisi patut dijadikan contoh politisi untuk lainnya membayar pajak meskipun tetap kritis terhadap pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com