Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perkembangan Baru Bank Century Masih Belum Memuaskan

Kompas.com - 15/06/2012, 09:02 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan baru yang dijanjikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus Bank Century dinilai belum memuaskan akal sehat publik. Sebab, ada pimpinan KPK yang masih ragu-ragu dan tidak total untuk menuntaskan kasus dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun yang digerojogkan ke bank yang seharusnya dilikuidiasi.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR bidang hukum Bamban Soeatyo, Jumat (15/6/2012) pagi. "Kendati keterangan para ahli yang akan diminta KPK sudah mengarah pada adanya perbuatan melawan hukum pada kasus tersebut, saya ragu KPK benar-benar akan menuntaskan kasus Bank Century. Sebab, banyak tokoh penting dan elit penguasa lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut," tandas Bambang. Menurut Bambang, sudah hampir tiga tahun kasus Bank Century jalan di tempat. "Hingga kini status kasus Bank Century belum juga ditingkatkan ke tahap penyidikan. Skandal keuangan terbesar pasca reformasi ini memang tergolong kasus yang sensitif karena diduga melibatkan banyak tokoh," tambanya.

KPK saat rapat kerja dengan Komisi III DPR dua hari lalu menjanjikan akan meminta rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia untuk memanggil mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti CH Fadjriah. Ia dianggap tahu tentang disposisi Gubernur BI waktu Boediono untuk menyelematkan Bank Century meskipun rasio kecukupan modalnya sudah minus 3,5 persen.

Menurut Bambang, selama proses hukumnya tidak dituntaskan sebagaimana mestinya, akal sehat publik akan selalu mempertanyakan seperti apa akhir dari penanganan kasus Bank Century. "Proses hukum kasus ini sudah menjadi kehendak politik rakyat, karena fakta dan data yang terungkap sudah hadir ke ruang publik. Mulai dari temuan penyimpangan hingga indikasi kerugian negara, baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan maupun Pansus DPR," lanjut Bambang.

Stagnasi proses hukum kasus Bank Century, kata Bambang, sebenarnya bukan disebabkan oleh alat bukti yang kurang, akan tetapi hambatan muncul dari kekuatan kekuasaan yang tidak terlihat sehingga membuat KPK berpikir dua kali untuk menuntaskannya," paparnya lagi. Bambang mengatakan, pihaknya melihat ada pimpinan KPK yang berani menuntaskan skandal ini, akan tetapi sayangnya ada juga yang ragu-ragu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com