PKS: Desakan Kader Demokrat Lagu Lama

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera menanggapi santai desakan kuat dari internal Partai Demokrat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar PKS dikeluarkan dari koalisi setelah sikapnya yang terus berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

"Desakan kader PD adalah lagu lama. Mereka lupa bahwa soal itu adalah urusan dan kewenangan Presiden Yudhoyono," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Senin (2/4/2012).

Mahfudz menyikapi pertemuan internal PD dengan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono di kantor DPP PD di Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan itu, PD meminta Yudhoyono agar mengeluarkan PKS dari koalisi setelah kembali berbeda sikap dengan pemerintah.

Mahfudz mengatakan, PKS sudah mempertimbangkan berbagai risiko, termasuk risiko politik di koalisi, sebelum mengambil keputusan ketika voting dalam paripurna untuk tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat 6 dalam Undang-Undang APBN-P 2012. PKS menolak menambahkan Ayat 6a.

Pasal 7 Ayat 6 mengatur harga eceran BBM bersubsidi tidak naik. Adapun substansi Ayat 6a memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.

"Kalau Presiden Yudhoyono berhajat mengeluarkan PKS dari koalisi, insya Allah itu akan merupakan kebaikan. Karena bagi PKS ada di dalam atau di luar pemerintahan adalah sama-sama kebaikan," kata Mahfudz.

Seperti diberitakan, Yudhoyono akan membicarakan masalah PKS dengan anggota koalisi lain dalam waktu dekat. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical menyebut perbedaan sikap PKS bukan lah sikap permusuhan.

"Perbedaan di antara kami bukan sikap permusuhan, tetapi hanya perbedaan cara dalam melihat masalah perekonomian," kata Ical dalam pidato politiknya pekan lalu.