Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imigrasi Pastikan Mochtar Masih di Indonesia

Kompas.com - 20/03/2012, 17:42 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memastikan, Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar Muhammad masih berada di wilayah Indonesia.

Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi, Maryoto menyampaikan hal tersebut melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Selasa (20/3/2012).

"Yang bersangkutan masih dalam masa pencegahan," kata Maryoto.

Sedianya Mochtar mendatangi gedung KPK, Jakarta untuk dieksekusi hari ini. Politikus PDI-Perjuangan itu dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada tingkat Mahkamah Agung karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Namun, hingga waktu menunjukkan pukul 16.30 WIB, Mochtar belum tiba di gedung KPK.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, pihaknya akan menjemput paksa Mochtar untuk dieksekusi jika yang bersangkutan tidak juga tiba di gedung KPK pukul 17.00 WIB.

Namun Johan mengaku tidak tahu di mana Mochtar berada saat ini. Jika keberadaan Mochtar tidak terlacak, KPK akan memasukkan Mochtar dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Kita masih beri waktu menjelang sore, dia datang. Kalau tidak, tim akan segera berangkat melakukan penjemputan. Kalau enggak ketemu, KPK akan memerintahkan permintaan DPO ke Mabes Polri," kata Johan.

Mochtar mangkir dari panggilan KPK untuk dieksekusi, Kamis (15/3/2012) pekan lalu. Pihak Mochtar menolak dieksekusi dengan alasan belum menerima salinan putusan MA.

KPK lantas kembali mengirimkan surat agar Mochtar bersedia datang ke gedung KPK untuk dieksekusi hari ini.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

    PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

    Nasional
    Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

    Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

    Nasional
    Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

    Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

    Nasional
    Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

    Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

    Nasional
    Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

    Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

    Nasional
    Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

    Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

    Nasional
    KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

    KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

    Nasional
    Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

    Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

    Nasional
    Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

    Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

    Nasional
    Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

    Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

    Nasional
    PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

    PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

    Nasional
    Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

    Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

    Nasional
    Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

    Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

    Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

    Nasional
    Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

    Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com