Lagi, SBY Dorong Kasus GKI Yasmin Dituntaskan

Kompas.com - 15/02/2012, 14:32 WIB
Penulis Hindra Liu
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mendorong sengketa pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin segera dituntaskan. Dorongan ini disampaikan Presiden di hadapan 128 duta besar asing dan perwakilan organisasi dunia di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (15/2/2012).

"Saya sudah mendorong wali kota, gubernur, masyarakat lokal, untuk menemukan masalah. Saya pribadi, dan juga pemerintah, ingin jemaat GKI Yasmin bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai di Bogor," kata Presiden.

Pemerintah terus berupaya agar kasus sengketa pembangunan GKI Yasmin dituntaskan, baik melalui pendekatan hukum maupun nonhukum. "Pengalaman kami dari masalah Ambon, Poso, pendekatan hukum semata tidak efektif mengatasi benturan. Dengan pendekatan tambahan justru lebih cepat dan permanen menyelesaikan konflik horizontal," kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan, pemerintah tetap fokus menjaga kerukunan antarumat beragama. Tak ada diskriminasi dan pembiaran terkait tindak kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok umat beragama tertentu.

Kendati demikian, Presiden mengakui, dalam kasus tertentu, aparat keamanan terkesan terlambat dan kurang antisipatif. Aparat keamanan juga tidak tuntas dan terkesan kurang profesional dalam memberikan penjelasan terkait kasus tertentu kepada publik.

"Dengan demikian, ini menyisakan image negatif. Tapi percayalah, hal itu semata-mata menyangkut profesionalitas dan kapabilitas. Tentu berbeda antara unable (tidak mampu) dan unwilling (tidak ingin)," kata Presiden.

Sebelumnya, Presiden, ketika menggelar dialog dengan jurnalis di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2012), juga menyatakan harapannya agar sengketa ini bisa segera dituntaskan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X