Amir Enggan Disebut Menteri dari Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin menegaskan, dia tidak akan mengedepankan kepentingan Partai Demokrat dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri.

"Jangan kemudian saya diberi julukan atau nama bahwa saya itu Menteri Hukum dan HAM Partai Demokrat, tidak ada (seperti itu)," kata Amir dalam acara serah terima jabatan dari mantan Menhuk dan HAM Patrialis Akbar, kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu berjanji akan mengedepankan kepentingan negara dibandingkan dengan partainya. Dalam acara serah terima jabatan tersebut, Amir yang didampingi istrinya juga mengucapkan salam kenal kepada jajaran aparat kementerian. Kepada Patrialis, Amir menyampaikan pujiannya. "Seperti yang ditekankan Bapak Presiden kepada saya, Pak Patrialis tidak ada kesalahan," katanya.

Sama halnya dengan Patrialis, Amir mengaku bahwa mereka merupakan kawan lama. Amir dan Patrialis pernah sama-sama menjadi tim sukses Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilihan Umum 2009. Dalam tugasnya, Amir akan dibantu oleh Wakil Menhuk dan HAM Denny Indrayana.

Acara serah terima jabatan itu dihadiri para Dirjen Kemhuk dan HAM; sejumlah mantan Menhuk dan HAM, seperti Hamid Jawaluddin; Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Haris Semendawai; Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi; Ketua Bidang Advoksi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Deny Kailimang; serta praktisi hukum Todung Mulya Lubis.