SBY: Jangan Menjadi Beban Presiden

Jangan jadi beban

Saat pertemuan, menurut Presiden, para ketua umum partai memberikan masukan. Masukan itu, antara lain, setelah reshuffle dilaksanakan, penggunaan APBN harus betul-betul tepat. Diperlukan kebersamaan antara pemerintah dan berbagai pihak untuk bekerja sama demi kepentingan rakyat sehingga kebijakan penganggaran tepat sasaran dan sesuai momentum.

Selain itu, para menteri mesti benar-benar bertanggung jawab, lebih fokus pada pekerjaannya. ”Jangan menjadi beban pemerintah, jangan menjadi beban Presiden,” ucap Yudhoyono.

Kabinet yang terbentuk setelah perombakan juga harus menjadi kabinet kerja. ”Meski ada beberapa menteri dari parpol, semua mengharapkan representasi parpol itu memiliki kapabilitas dan juga rekam jejak yang baik sehingga rakyat bisa percaya bahwa para menteri bekerja baik,” kata Presiden.

Mengenai penambahan wakil menteri, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan, hal itu merupakan terobosan dan solusi untuk meningkatkan kinerja kementerian. ”Itu terobosan untuk mengatasi beberapa hal yang tidak bisa hanya dipenuhi oleh seorang menteri, apalagi kalau menterinya itu datang dari partai politik, datang dari suatu dunia yang memiliki keterkaitan langsung dengan posisi di kementerian itu,” katanya.

Terkait kritik bahwa kabinet menjadi semakin gemuk dan tidak efisien, menurut Daniel, setiap usaha selalu ada ongkos yang harus dibayar. ”Kita tahu tidak dapat dibandingkan antara hasil besar yang kami harapkan dengan hanya menambahkan seorang wakil menteri, apalagi dalam undang-undang hal itu dibenarkan,” katanya.

Menurut peneliti senior pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, penambahan jumlah wakil menteri tidak akan membuat kinerja pemerintahan lebih efisien. Langkah itu justru bisa membuat gemuk tubuh kabinet yang sudah gemuk sehingga kinerjanya menjadi lebih lamban.

Ia mengatakan, keberadaan wakil menteri dimungkinkan sebagaimana diatur dalam UU Kementerian Negara. Namun, pengisian jabatan itu harus sesuai kebutuhan, terutama ketika kementerian tersebut dinilai punya banyak beban kerja. Jika bebannya normal saja, semestinya seorang menteri sudah bisa bekerja dengan dibantu para pejabat eselon I yang menduduki posisi direktur jenderal atau sekretaris jenderal. ”Jika ada wakil menteri, lalu apa yang ditangani oleh para direktur jenderal?” katanya.

Secara terpisah, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bahtiar Effendy menilai, penambahan wakil-wakil menteri itu wajar.

Dia mengakui, penambahan wakil menteri tidak serta-merta bisa menyelesaikan, tetapi mungkin bisa mengurai masalah. Syaratnya, wakil menteri itu harus diberi tugas yang jelas, rinci, dan benar-benar bisa membantu menteri, misalnya untuk melancarkan proses administrasi birokrasi dan hubungan dengan kementerian lain.

(NTA/IAM/WHY/DIK/ANO/BIL/NWO/ATO)