Pertikaian di Ambon Bukan Konflik Agama

Kompas.com - 02/10/2011, 20:39 WIB
EditorNasru Alam Aziz

POSO, KOMPAS.com — Kerusuhan di Ambon, Maluku, tahun 1999, termasuk gesekan yang meletup pada 11 September 2011, bukanlah murni konflik agama. Masalah itu sebenarnya berakar dari ketidakpuasan sebagian masyarakat atas kondisi sosial politik yang kemudian menyertakan sentimen perbedaan agama.

Hal itu disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perjalanan melawat ke Kota Ambon (Maluku) dan Poso (Sulawesi Tengah), Minggu (2/10/2011). Politisi yang menjadi mediator perjanjian Malino tahun 2002 itu kembali mengunjungi Ambon setelah meletup kerusuhan 11 September yang menewaskan tujuh orang dan menghanguskan sekitar 200 rumah. Dia juga berdialog dengan pimpinan pemerintah dan tokoh masyarakat.

Menurut Kalla, yang juga menjadi warga kehormatan Kota Ambon, konflik yang terjadi di Ambon tahun 1999 dan beberapa tahun berikutnya bukanlah konflik agama. Penerapan demokrasi setelah Reformasi 1998 membuat kelompok yang menang dalam pemilu di daerah menguasai semua jabatan, tanpa memperhitungkan keselarasan di masyarakat. Akibatnya, harmoni terganggu dan kemudian meletup secara terbuka.

”Konflik itu semakin keras karena mengikutsertakan agama. Konflik agama itu bisa berlangsung bertahun-tahun dan sulit dihentikan karena para pemeluknya berseteru atas nama ideologi keagamaan dan keyakinan masuk surga,” katanya.

Kalla berharap masyarakat Ambon tidak lagi menyertakan agama dalam konflik. Jika masih melibatkan sentimen agama, itu akan sulit dilerai sebagaimana berlangsung di beberapa negara lain, seperti Pakistan, Afganistan, dan Irak. Untuk mencegah hal seperti itu, sebaiknya perumahan warga Ambon dibuat membaur, bukan dikelompokkan berdasarkan agama karena akan lebih mudah dipetakan dan digesekkan.

Konflik menjadi kian mudah meletup jika ada beberapa faktor pendukung lain, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, tata ruang, dan pendidikan yang rendah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.