Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Belum Akan Evaluasi Kapolda Maluku

Kompas.com - 12/09/2011, 19:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengungkapkan, saat ini Mabes Polri masih fokus dalam membantu Polda Maluku untuk mengamankan situasi pascabentrok di kota tersebut. Belum ada evaluasi khusus terhadap Kapolda Maluku Brigjen Syarief Gunawan terkait aksi anarkis warga Ambon tersebut.

"Kami belum sampai ke sana (evaluasi). Yang jelas, kapolda telah bekerja keras bersama pangdam dan masyarakat. Jadi, tidak ada penilaian ke sana. Kami masih melakukan evaluasi pelaksanaan-pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat," ujar Anton di Gedung Rupatama, Mabes Polri Jakarta, Senin (12/9/2011).

Sebagai bantuan untuk Polda Maluku, kata Anton, Polri juga mengirimkan pasukan dari Jawa Timur dan Makassar. Hingga Senin sore, menurutnya, Kota Ambon sudah dalam taraf aman.

"Ini semua untuk menenangkan masyarakat di sana. Karena masyarakat itu trauma dengan kejadian yang lalu. Kita tidak mau ambil risiko. Maka, kita kirim pasukan dari Jawa Timur dan Makassar. Kapolda masih bekerja dengan baik, tidak ada hal-hal yang tidak baik. Penilaian kita masih tetap baik," papar Anton.

Seperti yang diketahui, sejak terjadi bentrok warga di Kota Ambon, kemarin, Polda Maluku bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat mengusahakan untuk mendamaikan warga yang bertikai. Pejabat tinggi Polri pun turun tangan untuk membantu Polda Maluku meredam suasana di Ambon. Bahkan, sejumlah warga asal Ambon yang merantau di Jawa Tengah yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Maluku Jawa Tengah juga menyerukan kepada kelompok yang bertikai di kota itu untuk segera mengakhiri konflik, duduk satu meja dengan pikiran jernih, dan berikrar merajut ikatan perdamaian yang hakiki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com