Remisi Koruptor Harus Segera Dihentikan

Kompas.com - 04/09/2011, 17:15 WIB
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diminta segera menghentikan pemberian remisi atau pengurangan masa tahanan untuk para koruptor. Pemberian remisi kepada para koruptor tersebut sama dengan melanggar rasa keadilan masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho saat dihubungi wartawan, Minggu (4/9/2011). "Ini sama saja tidak memberikan efek jera kepada para koruptor. Selama ini hukuman bagi koruptor itu masih tergolong ringan. Di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) saja paling lama tiga tahun," ujar Emerson.

Dia menerangkan, penghentian remisi untuk koruptor dapat dimulai dengan moratorium atau penghentian sementara. Moratorium, lanjutnya, dilakukan hingga undang-undang yang mengatur soal remisi diperbaiki. Remisi seharusnya hanya dapat diberikan kepada koruptor yang berperan sebagai pelaku pelapor atau pelaku tindak pidana korupsi yang turut membongkar kejahatan.

Emerson juga mengingatkan, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diatasi dengan cara luar biasa pula. Dengan memberi remisi kepada para koruptor, masyarakat hanya akan menganggap korupsi sebagai kejahatan biasa. Dengan demikian, orang akan cenderung menggampangkan untuk melakukan korupsi karena menilai hukumannya ringan.

Selain itu, kata Emerson, pemberian remisi akan merugikan para penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian. "Penegak hukum juga harus berperan, tuntutan dan juga vonis kepada pelaku korupsi tidak boleh ringan dan harus seberat-beratnya. Jadi, walaupun ada remisi maka gak signifikan," ujarnya.

Pada peringatan hari raya Idul Fitri tahun ini, sebanyak 253 koruptor mendapatkan remisi dari pemerintah. Sebanyak delapan koruptor dinyatakan bebas setelah mendapatkan remisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dana PEN Akan Digunakan untuk Bangun IKN, PKS: Pemerintah Tega Sekali

    Dana PEN Akan Digunakan untuk Bangun IKN, PKS: Pemerintah Tega Sekali

    Nasional
    KSP: Munculkan Nama-nama Calon Pemimpin IKN agar Presiden Punya Banyak Pilihan

    KSP: Munculkan Nama-nama Calon Pemimpin IKN agar Presiden Punya Banyak Pilihan

    Nasional
    Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan, Legislator Kaltim Harap Pemerintah Bangun Fly Over di Sana

    Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan, Legislator Kaltim Harap Pemerintah Bangun Fly Over di Sana

    Nasional
    Diperiksa KPK, Dino Patti Djalal Akui yang Kenalkan Formula E ke Pemda DKI

    Diperiksa KPK, Dino Patti Djalal Akui yang Kenalkan Formula E ke Pemda DKI

    Nasional
    Arteria Dahlan Bisa Dapat Diskresi Soal Pelat Khusus Polisi, tapi..

    Arteria Dahlan Bisa Dapat Diskresi Soal Pelat Khusus Polisi, tapi..

    Nasional
    Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Rencana NIK Gantikan Nomor Kepesertaan

    Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Rencana NIK Gantikan Nomor Kepesertaan

    Nasional
    Politikus PKS Nilai Pemindahan IKN Bukan Solusi, tetapi Masalah Baru

    Politikus PKS Nilai Pemindahan IKN Bukan Solusi, tetapi Masalah Baru

    Nasional
    87 Jemaah Umrah Positif Saat Tiba di Indonesia, Kemenag Duga Tertular Saat Pulang

    87 Jemaah Umrah Positif Saat Tiba di Indonesia, Kemenag Duga Tertular Saat Pulang

    Nasional
    PKB Persilakan Ridwan Kamil Bergabung demi Maju Pilpres 2024

    PKB Persilakan Ridwan Kamil Bergabung demi Maju Pilpres 2024

    Nasional
    Politisi PDI-P: Tugas Tak Mudah, Kepala Otorita IKN Harus Sosok Luar Biasa

    Politisi PDI-P: Tugas Tak Mudah, Kepala Otorita IKN Harus Sosok Luar Biasa

    Nasional
    Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

    Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

    Nasional
    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    Nasional
    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    Nasional
    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    Nasional
    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.