Jika Buntu, DPR Minta Presiden Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial antara pemerintah dan DPR masih juga buntu, pimpinan DPR berjanji akan turun tangan untuk menanganinya. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, pimpinan dewan akan langsung meminta Presiden untuk juga langsung turun tangan.

"Konkretnya, kita akan komunikasi dengan pemerintah. Kalau di pansus dan panja mengalami kebuntuan, sesuai dengan rapat konsultasi kemarin, Presiden harus turun tangan. BPJS ini kan prioritas betul bagi seluruh masyarakat Indonesia," tegasnya di Gedung DPR RI, Kamis (14/7/2011).

Pramono mengatakan, kebuntuan yang sampai saat ini belum terpecahkan adalah mengenai masa peralihan tranformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), operasionalisasi BPJS jangka panjang dan jangka pendek, serta penentuan pimpinan manajemen dalam dua bentuk BPJS tersebut. Menurutnya, perdebatan ini tidak substansial karena tak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.

Politisi PDI Perjuangan ini menduga, ada ketidakrelaan dari para pimpinan empat BUMN yang kini menangani jaminan sosial, seperti PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes. Pasalnya, jika dilebur, hanya akan dua pimpinan manajemen, yaitu untuk BPJS jangka panjang meliputi tabungan pensiun dan kematian, serta BPJS jangka pendek meliputi kecelakaan kerja dan kesehatan.

"Kalau dari perspektif tujuan sih baik-baik saja. Kalau rapat pimpinan Senin nanti ada kebutuhan, pimpinan akan turun tangan untuk disahkan," ujarnya.

Pramono juga tak sepakat bila ada dugaan bahwa BPJS akan disusupi intervensi asing. Menurutnya, BPJS akan dikelola langsung oleh negara dan DPR akan mengawasi.

"Tak mungkin asuransi asing. Intinya, kekhawatiran orang-orang yang mendapatkan privilege dengan badan-badan yang ada. Kalau digabung, ada dana-dana tak bertuan," tandasnya.