Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Buntu, DPR Minta Presiden Turun Tangan

Kompas.com - 14/07/2011, 12:35 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial antara pemerintah dan DPR masih juga buntu, pimpinan DPR berjanji akan turun tangan untuk menanganinya. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, pimpinan dewan akan langsung meminta Presiden untuk juga langsung turun tangan.

"Konkretnya, kita akan komunikasi dengan pemerintah. Kalau di pansus dan panja mengalami kebuntuan, sesuai dengan rapat konsultasi kemarin, Presiden harus turun tangan. BPJS ini kan prioritas betul bagi seluruh masyarakat Indonesia," tegasnya di Gedung DPR RI, Kamis (14/7/2011).

Pramono mengatakan, kebuntuan yang sampai saat ini belum terpecahkan adalah mengenai masa peralihan tranformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), operasionalisasi BPJS jangka panjang dan jangka pendek, serta penentuan pimpinan manajemen dalam dua bentuk BPJS tersebut. Menurutnya, perdebatan ini tidak substansial karena tak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.

Politisi PDI Perjuangan ini menduga, ada ketidakrelaan dari para pimpinan empat BUMN yang kini menangani jaminan sosial, seperti PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes. Pasalnya, jika dilebur, hanya akan dua pimpinan manajemen, yaitu untuk BPJS jangka panjang meliputi tabungan pensiun dan kematian, serta BPJS jangka pendek meliputi kecelakaan kerja dan kesehatan.

"Kalau dari perspektif tujuan sih baik-baik saja. Kalau rapat pimpinan Senin nanti ada kebutuhan, pimpinan akan turun tangan untuk disahkan," ujarnya.

Pramono juga tak sepakat bila ada dugaan bahwa BPJS akan disusupi intervensi asing. Menurutnya, BPJS akan dikelola langsung oleh negara dan DPR akan mengawasi.

"Tak mungkin asuransi asing. Intinya, kekhawatiran orang-orang yang mendapatkan privilege dengan badan-badan yang ada. Kalau digabung, ada dana-dana tak bertuan," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Irfan Widyanto Siap Hadapi Tuntutan Jaksa

Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Irfan Widyanto Siap Hadapi Tuntutan Jaksa

Nasional
Perlawanan Kejagung Usai Bos KSP Indosurya Divonis Bebas

Perlawanan Kejagung Usai Bos KSP Indosurya Divonis Bebas

Nasional
Manuver Nasdem Temui Gerindra-PKB, Tinggalkan PKS-Demokrat?

Manuver Nasdem Temui Gerindra-PKB, Tinggalkan PKS-Demokrat?

Nasional
Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Nasional
Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Nasional
Lagi, Ketua KPU Dilaporkan 'Wanita Emas' atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Lagi, Ketua KPU Dilaporkan "Wanita Emas" atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Nasional
Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Nasional
6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus 'Obstruction of Justice'

6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

Nasional
Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Tahu Data Perlintasan DPO Paulus Tannos sampai Harun Masiku

Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Tahu Data Perlintasan DPO Paulus Tannos sampai Harun Masiku

Nasional
Adu Rayuan Gerindra-PKB dan Demokrat Rebutkan Nasdem

Adu Rayuan Gerindra-PKB dan Demokrat Rebutkan Nasdem

Nasional
Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.