PBHI: Telusuri Rekening Hakim Syarifuddin

Kompas.com - 03/06/2011, 16:39 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Hendrik D Sirait meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran rekening hakim Syarifuddin terkait dugaan suap dalam kasus pailit perusahaan PT SCI. Menurut Hendrik, selain penemuan sejumlah uang tunai bernilai miliaran rupiah di kediaman Syariffudin kemarin, kemungkinan masih ada dana lainnya yang perlu ditelusuri.

"Memang selain ada transaksi cash sejumlah miliaran kemarin, KPK juga perlu mengusut transaksi mencurigakan di rekening Syarifuddin. Inilah yang bisa menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap ini," ujar Hendrik kepada wartawan di Kantor PBHI, Jakarta, Jumat (3/6/2011).

Hendrik menilai, jika memang benar Syarifuddin terbukti melakukan dugaan suap, tidak mungkin dana suap tersebut dicairkan seluruhnya dalam bentuk tunai, seperti yang ditemukan KPK di rumahnya. "Jadi kalau tidak di rekening Syariffudin, bisa juga pasti di rekening orang-orang terdekatnya, seperti keluarganya atau saudara-saudaranya," tukasnya.

Syarifuddin ditangkap KPK pada Rabu (1/6/2011) malam, di kediamannya, di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Selain hakim Syariffudin, KPK juga menangkap seorang kurator Puguh Wirayan, yang diduga memberikan suap terkait perkara kepailitan PT SCI untuk pengalihan aset. Dalam penangkapan tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang 116.128 dollar Amerika Serikat, 245.000 dollar Singapura, 20.000 yen Jepang, dan 12.600 riel Kamboja. KPK juga menyita uang Rp 392 juta. Total dari penemuan uang tersebut dilansir mencapai lebih dari  dari Rp 2 miliar. Atas perbuatannya, keduanya kini berstatus sebagai tersangka. Hakim Syarifuddin disangka melanggar Pasal 12 a/b/c dan atau Pasal 6 Ayat 2 atau Pasal Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun Puguh dijerat dengan Pasal 6 Ayat 1 a dan atau Pasal 5 Ayat 1 a/b dan atau Pasal 13 undang-undang yang sama.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

    TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

    Nasional
    Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

    Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

    Nasional
    5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

    5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

    Nasional
    Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

    Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

    Nasional
    Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

    Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

    Nasional
    Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat 'Fragile'

    Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat "Fragile"

    Nasional
    Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

    Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

    Nasional
    Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

    Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

    Nasional
    ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

    ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

    Nasional
    Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

    Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

    Nasional
    Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

    Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

    Nasional
    TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

    TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

    Nasional
    UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

    UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

    Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X