Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendidikan bagi Perempuan Masih Kurang

Kompas.com - 28/05/2011, 13:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pendidikan merupakan kunci dari masa depan suatu bangsa. Keberhasilan pembangunan juga bergantung pada kesetaraan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Hanya saja, sampai saat ini, masih ada perempuan-perempuan Indonesia yang secara pendidikan kurang terpenuhi.

"Saya sangat peduli pada pendidikan untuk perempuan. Pendidikan bukan cuma dalam arti jenjang SD, SMP, SMA," kata anggota komisi XI DPR, Meutya Hafidz, seusai mengikuti Gerakan Indonesia Berkibar di Sampoerna Strategic, Jakarta, Sabtu (28/5/2011).

Meutya mengatakan, wanita juga harus punya kekuatan dan keahlian. Hal ini nantinya dapat membantu ekonomi keluarga dan berujung juga pada ekonomi negara.

Untuk perkembangan pendidikan bagi perempuan, ia melihat di daerah-daerah masalah pendidikan bagi perempuan seolah masih dianggap sebelah mata. Ini dibuktikan dengan masih banyak perempuan menikah pada usia yang sangat muda sehingga berdampak pada ledakan penduduk.

"Mereka belum siap menikah dan belum disiapkan dan dibekali dengan family planning atau perencanaan keluarga yang baik. Memang kalau di Jakarta sudah bisa bicara soal kualitas pendidikan, tapi kalau di daerah itu kurang. Di daerah masih ada anak laki-laki bisa sekolah dan anak perempuan tidak. Keluarga di daerah masih seperti itu," tutur Meutya.

Mengingat cita-cita Kartini, tentunya cukup ironis melihat perempuan Indonesia masih terbentur keterbatasan dalam memperoleh pendidikan pada masa kini. Untuk mengatasi hal tersebut, Sampoerna Foundation ikut membantu meningkatkan keahlian perempuan, khususnya dalam menunjang ekonomi keluarga dan membekali pendidikan bagi mereka.

Dalam acara yang digelar oleh Sampoerna Foundation tersebut, terdapat Warung Sahabat yang menjual aneka makanan kerajinan dari perempuan Indonesia. Sampoerna Foundation membekali kegiatan itu, antara lain, dengan menyediakan kemasan yang menarik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com