Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesantren Tak Ajarkan Radikalisme

Kompas.com - 30/04/2011, 10:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Islam Bandung Prof. DR. Abdurachman menegaskan bahwa pondok pesantren bukanlah cikal bakal radikalisme Islam yang saat ini mencuat melalui beberapa aksi terorisme dan gerakan-gerakan semacam Negara Islam Indonesia (NII).

Menurut Abdurachman, pondok pesantren tak pernah mengajarkan radikalisme. "Kemarin dipertanyakan. Tapi di pesantren-pesantren tak ada kurikulum tentang radikalisme. Jadi, radikalisme tak tumbuh dari pesantren," tegasnya dalam diskusi mingguan Polemik bertajuk 'NII dan Radikalisme' di Warung Daun Cikini, Sabtu (30/4/2011).

Kalaupun saat ini, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah juga menjadi sorotan karena ulah beberapa alumninya dalam aksi terorisme dan gerakan NII, Abdurachman tak sepakat.

Sebagai alumni UIN, Abdurachman mengaku tak pernah sama sekali menerima ajaran-ajaran tentang radikalisme. Zuhairi Misrawi dari Modaret Muslim Society juga mengatakan bahwa pondok pesantren dan institusi pendidikan seperti UIN tak akan mengajarkan radikalisme. Hanya saja, upaya pesantren dan UIN untuk men-counter radikalisme ini sangatlah lemah.

"Contohnya, di UIN tak ada buku untuk meng-counter NII ini. Maka terjadi masifikasi. Pemerintah dan intelijen susah untuk melawannya karena ini soal ideologi. Jadi harus ada kontraideologi," katanya.

Sementara itu, lanjut Misrawi, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional juga tidak melakukan inisiatif sebagai upaya untuk melakukan kontraideologi. "Ini menjadi persoalan serius," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com