PKS Masih Berat Teken Kontrak Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera belum memutuskan untuk menandatangani kontrak koalisi yang baru. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Sekretariat Gabungan memberikan tenggat waktu dua hari ke depan.

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen PKS) Anis Matta mengatakan, PKS menunggu keputusan rapat Majelis Syuro. "Tidak akan tanda tangan, menunggu rapat Majelis Syuro. Iya, ini masalah otoritas. Ini keputusan Majelis Syuro, bukan DPP. Biar Majelis Syuro yang menentukan," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/4/2011) malam.

Namun, Anis belum dapat memastikan waktu rapat Majelis Syuro untuk membahas keputusan partai. Sejauh ini, Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan bahwa PKS belum bisa menentukan sikap karena PKS merasa belum ada alasan untuk mengganti kontrak koalisi awal.

"Ada yang hilang, evaluasi belum pernah dilakukan. Tiba-tiba sudah ada draf kontrak baru, tetapi belum ada evaluasi," tambahnya.

Menurutnya, PKS tentu akan sepakat untuk menandatangani kontrak koalisi yang baru jika ada evaluasi yang dilakukan Sekretariat Gabungan (Setgab) dalam perjalanan selama 1,5 tahun terakhir. PKS masih menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin evaluasi secara keseluruhan terhadap koalisi yang dia bangun ini.

Sebelumnya, Sekretaris Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintah Syarief Hassan mengatakan, PKS diberikan waktu paling lambat dua hari untuk menandatanganinya. Syarief yang juga politisi Partai Demokrat menginginkan agar semua partai politik mitra koalisi bergabung dalam Setgab. Partai Demokrat, kata dia, tak memberikan syarat khusus kepada PKS jika ingin bergabung kembali.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat sekaligus Sekretaris Fraksi Demokrat, Saan Mustopa, mengatakan beberapa waktu lalu bahwa partai yang tidak mau menandatangani kontrak koalisi yang baru berarti tidak berniat melanjutkan koalisi dengan Demokrat dan anggota partai koalisi lainnya. 

Dalam kontrak koalisi baru terdapat sejumlah hal yang direvisi. Disebutkan dalam kesepakatan, ada reward and punishment yang berlaku dalam mengatur hubungan antaranggota koalisi. Kepemimpinan dalam Setgab juga diperbarui menjadi kepemimpinan kolektif. Saat ini, Setgab dipimpin Ketua Harian Setgab yang selama ini didelegasikan khusus oleh Ketua Umum Setgab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.