Kontroversi Gedung DPR Berlanjut

Ninuk M Pambudy dan Suhartono

KOMPAS.com — Kontroversi pembangunan gedung baru DPR memasuki babak baru, Kamis (7/4/2011), ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pembangunan gedung senilai hampir Rp 1,2 triliun itu ditunda dulu.

Pada hari yang sama, rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi, menurut Ketua DPR Marzuki Alie, memutuskan tetap melanjutkan pembangunan gedung baru meski menuai kecaman masyarakat serta tak disetujui Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra.

Gedung berlantai 36 dengan biaya hampir Rp 1,2 triliun membuat masyarakat mempertanyakan efektivitas rencana pembangunan itu. Marzuki Alie, seperti disebut Kompas.com, mengatakan, akan dicari harga terbaik dari nilai yang dianggarkan sebesar Rp 1,138 triliun.

Pada saat pimpinan DPR bersikukuh melanjutkan pembangunan gedung baru DPR, banyak fasilitas layanan publik yang kurang layak pakai.

Ruang Koesoemah Atmadja di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Selasa, terasa bagai oven. Dua pendingin ruangan tak berfungsi. Hanya satu kipas angin besi yang bekerja, itu pun diarahkan kepada hakim. Bunyi kipas begitu keras sampai menenggelamkan suara kuasa hukum.

Koridor depan ruang sidang penuh orang menunggu persidangan. Dinda, pengacara, yang menunggu sidang pengadilan niaga, mengatakan, ”Ruang sidang dipakai untuk sidang tilang sampai perdata.”

Tempat layanan publik lain, RS Cipto Mangunkusumo (RSCM), seharusnya menjadi pusat rujukan tertinggi. Namun, masyarakat sering datang ke RSCM bahkan untuk penyakit yang bisa ditangani rumah sakit dengan kelas di bawahnya.

Kepala Bagian Perencanaan RSCM dr A Antaria, pekan lalu, mengatakan, RSCM memiliki 1.500 tempat tidur dan jika ditambah akan kesulitan mengelolanya karena ada jumlah maksimum pengelolaan efektif. Seharusnya, menurut Antaria, rumah sakit wilayah dikembangkan sehingga menjadi rujukan pasien. Fungsi RSCM sebagai rujukan tertinggi pun akan tercapai.

Kontras seperti itulah yang membuat rencana DPR membangun gedung baru ditentang masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi APBN Kesejahteraan menyomasi pimpinan DPR, Senin lalu, serta menuntut pimpinan DPR membatalkan rencana pembangunan dan meminta maaf kepada rakyat.

Ketika DPR menganggarkan Rp 1,164 triliun untuk gedung baru saat sudah punya gedung 23 lantai, Humas PN Jakarta Pusat Suwidya mengatakan, gedung PN idealnya....(Selengkapnya baca Kompas Cetak, Jumat 8 April 2011, halaman 1. Simak juga Fokus halaman 33 soal gedung baru DPR)