ICW Catat 9 Poin Lemah Revisi UU Tipikor

Kompas.com - 27/03/2011, 12:48 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, draf revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi versi pemerintah justru melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peneliti hukum ICW, Donal Fariz, mengungkapkan, draf revisi UU terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak menguatkan upaya pemberantasan korupsi. Saat ini, draf revisi berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami mengkhawatirkan, revisi UU yang disusun pemerintah ini akan menghentikan denyut nadi pemberantasan korupsi dan justru akan lemah ketika RUU ini dibahas di DPR. Komitmen pemberantasan korupsi pemerintah diragukan," kata Donal, dalam diskusi mingguan di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (27/3/2011).

Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus pada penuntasan sejumlah persoalan hukum yang masih menggantung. Di antaranya, indikasi adanya mafia di lembaga penegakan hukum. "Secara substansial, UU Pemberantasan Tipikor yang berlaku saat ini, UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, tidak ada permasalahan signifikan sehingga perlu dilakukan revisi. Jadi, patut dipertanyakan, ada apa dengan niat pemerintah melakukan revisi?" ujarnya

Setidaknya ICW mencatat ada sembilan poin yang dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi. "Sembilan poin ini sangat mendasar. Apakah draf RUU ini untuk membonsai kewenangan KPK? Karena itu, kami menyimpulkan, revisi UU ini menjadi salah satu alat untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan KPK," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah.

Berikut sembilan poin yang menjadi catatan ICW:

1. Menghilangkan ancaman hukuman mati yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999.

2. Menghilangnya Pasal 2 yang paling banyak digunakan aparat penegak hukum dalam menjerat koruptor.

3. Hilangnya ancaman hukuman minimal di sejumlah pasal.

4. Penurunan ancaman hukuman minimal menjadi 1 tahun. Dalam UU yang berlaku saat ini, ancaman hukum antara 1-4 tahun untuk korupsi yang melibatkan penegak hukum dan merugikan keuangan negara.

5. Melemahnya sanksi untuk mafia hukum, seperti suap untuk aparat penegak hukum.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X