Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita "The Age" Justru Untungkan SBY

Kompas.com - 14/03/2011, 19:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik J Kristiadi menilai pemberitaan miring terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di koran Australia, The Age dan Sydney Morning Herald merupakan keuntungan bagi SBY sendiri. Presiden SBY bisa menunjukkan penghargaan kepada kebebasan pers, termasuk kondisi kebebasan pers di dalam negeri.

"Enggak ada apa-apa. SBY justru bisa mengatakan di sini sangat transparan. Bahkan wartawan pun sudah menulis yang hampir sama kerasnya dengan The Age kan. Keuntungannya bahwa kita adalah negara yang sangat demokratis," ungkap Kristiadi di Gedung DPR RI, Senin (14/3/2011).

Presiden SBY pun, lanjut Kristiadi, bisa menempuh prosedur yang normal dengan menginstruksikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Negara untuk menghubungi kedua media terpercaya di Benua Kanguru itu untuk melayani hak jawabnya. Tentu, keduanya akan memenuhi permintaaan Presiden SBY.

"Dia (SBY) bisa minta penjelasan sebagai individu. Iya dong, dia bisa minta cover both side. Dia bisa mendesak agar dia juga diwawancarai. Etikanya kan harus mau. Itu kan aturannya begitu," tambahnya.

Kristiadi juga menilai, Indonesia tak perlu meminta klarifikasi kepada Kedutaan Besar Australia mengenai pemberitaan tersebut. Menurutnya, pekerjaan pers dan media sebagai pilar negara demokrasi tentu tak ada kaitannya dengan pendapat negara. Oleh karena itu, salah kaprah jika Indonesia menyalahkan pemerintahan Australia dalam persoalan ini.

"Setiap negara demokrasi akan memberikan kebebasan kepada persnya. Tapi suara persnya kan bukan suara negara atau suara pemerintah. Jadi tidak ada urusan dengan negara ini. Jadi biasa saja. Sama seperti kita bisa kritik siapa saja, kita bisa mengagumi siapa saja. Tapi itu nothing to do dengan sikap pemerintah. Tidak ada. Anda kan kalau memberitakan kan tidak ada hubungannya dengan pemerintah kan. Apalagi, ini koran yang sudah tua sekali. Abad ke-19 sudah terbit. Jadi biasa saja," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com