Tak Ada Niat Jungkalkan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Para inisiator hak angket soal pajak menegaskan, tidak ada niat sedikit pun menjungkalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pengajuan hak angket tersebut. Namun, tidak dimungkiri bahwa hak angket ini dapat berujung pada hak menyatakan pendapat.

"Tidak ada unsur politiknya. Kami semua negarawan," kata politikus PKB Baharuddin Anshori yang juga anggota Komisi III DPR, ketika menyerahkan berkas berisi 30 tanda tangan anggota Dewan kepada pimpinan DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/1/2011).

Hal sama dikatakan politikus Bukhori Yusuf, yang juga anggota Komisi III dari Fraksi PKS. "Tidak ada nuansa politik. Substansinya mendasar," kata Bukhori.

Bukhori mengatakan, pembentukan panitia khusus hak angket soal pajak ini bisa melahirkan dampak sistemik pada sistem perpajakan di Indonesia. Nantinya, lanjut Bukhori, pansus hak angket akan mengevaluasi apakah Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpin seorang dirjen adalah lembaga yang tepat untuk menarik pajak.

Sementara itu, inisiator pansus hak angket perpajakan lainnya, Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar, mengatakan, badan yang seharusnya menerima pajak semestinya kementerian.

Inisiator lainnya, Syarifuddin Suding dari Fraksi Hanura, mengatakan, soal pajak adalah masalah fundamental suatu bangsa. Suding mengatakan, kasus pajak yang berlarut-larut harus segera dituntaskan. Suding berharap, pansus hak angket perpajakan tidak akan bernasib sama seperti pansus hak angket Bank Century.

"Harapan kita, pansus ini didorong menjadi hak menyatakan pendapat," katanya.