Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susno Bantah Diperlakukan Istimewa

Kompas.com - 16/11/2010, 13:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Susno Duadji membantah jika dikatakan dirinya mendapat perlakuan istimewa, dapat keluar masuk Rumah Tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, seperti halnya Gayus Halomoan Tambunan.

Dia mengatakan, mantan Kepala Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Komisaris Iwan Siswanto tidak pernah bicara demikian mengenai Susno. "Iwan dalam BAP (berita acara pemeriksaan) tidak pernah bicara begitu. Saya sudah telepon Iwan, kata Iwan enggak ada," ujar Susno sebelum persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (16/11/2010) dimulai.

Sebelumnya, Iwan Siswanto melalui kuasa hukumnya, Berlin Pandiangan, mengungkapkan bahwa tidak hanya Gayus yang memperoleh perlakuan istimewa sebagai tahanan Rutan Mako Brimob. Menurutnya, Susno dan mantan Kepala Kepolisian Resor Jakarta Selatan Komjen Williardi Wizar juga mendapat perlakuan serupa.

Kemudian, ketika pewarta kembali menegaskan apakah Susno pernah keluar masuk tahanan seperti Gayus, terdakwa kasus suap penanganan PT Salmah Arowana Lestari itu menjawab, "Saya seorang jenderal. Jenderal tidak pernah mengulangi perkataannya," tukasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Gayus H Tambunan yang juga ditahan dalam Rutan Mako Brimob mengaku bahwa tidak hanya dirinya yang dapat keluar masuk tahanan. Ketika ditanya apakah Susno dan Williardi juga keluyuran, Gayus menjawab bahwa mereka semua mendapat izin untuk keluar. "Ya jangan pakai istilah keluyuran. Kita semua sudah dapat izin," katanya.

Adapun agenda sidang yang akan dijalani Susno hari ini adalah mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Salah satu saksi penting yang dijadwalkan akan memberi keterangan di pengadilan adalah mantan Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Makbul Padmanegara. Dia diduga adalah salah satu pemilik saham PT SAL dan dikabarkan dekat dengan Sjahril Djohan, yang disebut sebagai makelar kasus di tubuh Polri. Mengenai kepastian kehadiran Makbul belum dapat dipastikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com