Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuntoro Bantah Ada 5 Menteri Di-Reshuffle

Kompas.com - 07/10/2010, 17:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4 Kuntoro Mangkusubroto membantah kabar yang beredar bahwa lima menteri akan di-reshuffle karena penilaian kinerja mereka tak memuaskan.

"Saya kira setiap orang boleh berspekulasi. Tetapi saya sendiri tidak pernah diajak berbicara soal itu," kata Kuntoro kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/10/2010).

Secara umum, sambungnya, kinerja kementerian membaik. Namun, dia tak menampik adanya kekurangan di sana-sini. Atas kekurangan tersebut, Kuntoro mengatakan akan menyampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kuntoro mengatakan, laporan kinerja menteri akan disampaikan pada tanggal 30 Oktober 2010.

Ketika ditanya soal kementerian apa yang memiliki prestasi paling bagus, Kuntoro enggan menjawabnya. "Saya kira tidak bisa disampaikan karena tidak pernah dirapatkan di sidang kabinet," kata Kuntoro.

Sebelumnya, Presiden dikatakan akan mengumumkan evaluasi Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (KIB II) pada 20 Oktober. Pada bulan Oktober ini, KIB II berusia genap satu tahun.

"Bapak Presiden mengatakan, sekitar tanggal 20 Oktober akan ada pengumuman evaluasi. Beliau memberikan kami rapor masing-masing. Jadi, apa yang masih kurang sebaiknya kami perbaiki. Saya sih melihat evaluasi itu proses yang baik, proses yang sehat, yang fair. Jangan terlalu khawatir atau takut dan mempertanyakan, kok ada evaluasi. Ya, memang harus seperti itu," ujar Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik kepada para wartawan di sela-sela peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, Jumat (1/10/2010).

Menurut menteri yang juga politisi Partai Demokrat ini, evaluasi adalah cara manajemen yang bagus. "Manajemen kenegaraan itu seperti layaknya manajemen perusahaan, terutama dalam penilaian. Tidak boleh ada orang yang tidak jelas tugasnya karena sebagai menteri kan ada tugasnya masing-masing. Ada kontrak kinerja. Dan setiap saat kontrak kinerja itu dicek, apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum. Kalau sudah dikerjakan, apakah hasilnya baik atau belum. Sepanjang para menteri melakukan tugasnya, ya tidak usah khawatirlah," kata Jero.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com