Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuntoro Bantah Ada 5 Menteri Di-Reshuffle

Kompas.com - 07/10/2010, 17:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4 Kuntoro Mangkusubroto membantah kabar yang beredar bahwa lima menteri akan di-reshuffle karena penilaian kinerja mereka tak memuaskan.

"Saya kira setiap orang boleh berspekulasi. Tetapi saya sendiri tidak pernah diajak berbicara soal itu," kata Kuntoro kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/10/2010).

Secara umum, sambungnya, kinerja kementerian membaik. Namun, dia tak menampik adanya kekurangan di sana-sini. Atas kekurangan tersebut, Kuntoro mengatakan akan menyampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kuntoro mengatakan, laporan kinerja menteri akan disampaikan pada tanggal 30 Oktober 2010.

Ketika ditanya soal kementerian apa yang memiliki prestasi paling bagus, Kuntoro enggan menjawabnya. "Saya kira tidak bisa disampaikan karena tidak pernah dirapatkan di sidang kabinet," kata Kuntoro.

Sebelumnya, Presiden dikatakan akan mengumumkan evaluasi Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (KIB II) pada 20 Oktober. Pada bulan Oktober ini, KIB II berusia genap satu tahun.

"Bapak Presiden mengatakan, sekitar tanggal 20 Oktober akan ada pengumuman evaluasi. Beliau memberikan kami rapor masing-masing. Jadi, apa yang masih kurang sebaiknya kami perbaiki. Saya sih melihat evaluasi itu proses yang baik, proses yang sehat, yang fair. Jangan terlalu khawatir atau takut dan mempertanyakan, kok ada evaluasi. Ya, memang harus seperti itu," ujar Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik kepada para wartawan di sela-sela peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, Jumat (1/10/2010).

Menurut menteri yang juga politisi Partai Demokrat ini, evaluasi adalah cara manajemen yang bagus. "Manajemen kenegaraan itu seperti layaknya manajemen perusahaan, terutama dalam penilaian. Tidak boleh ada orang yang tidak jelas tugasnya karena sebagai menteri kan ada tugasnya masing-masing. Ada kontrak kinerja. Dan setiap saat kontrak kinerja itu dicek, apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum. Kalau sudah dikerjakan, apakah hasilnya baik atau belum. Sepanjang para menteri melakukan tugasnya, ya tidak usah khawatirlah," kata Jero.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com