Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel KPK Terima SMS Calon 'Titipan'

Kompas.com - 30/06/2010, 15:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Proses seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki tahap dua, yaitu penjaringan masukan dari masyarakat terhadap 145 calon yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK, Todung Mulya Lubis, mengaku menerima sejumlah pesan singkat (SMS) mengenai calon-calon tersebut. Salah satunya, SMS yang mengatakan bahwa ada calon-calon titipan yang ditujukan untuk melemahkan lembaga KPK.

"Saya menerima SMS dari banyak orang. Katanya, si ini calon titipan untuk melemahkan KPK. Tapi saya tidak mungkin menyebutkan nama," kata Todung dalam diskusi "Komitmen Calon Pimpinan KPK dalam Pemberantasan Korupsi", Rabu (30/6/2010) di Gedung DPR, Jakarta.

Terhadap masukan seperti itu, dia mengatakan, pihaknya akan menjadikan pertimbangan. Namun, Todung berharap, bagi siapa saja yang ingin memberikan masukan agar melengkapinya dengan bukti yang kuat.

"Bukan tidak mungkin memang ada orang yang diarahkan untuk melemahkan KPK. Kami harapkan surat yang masuk, kalau perlu ada bukti-bukti sehingga Pansel memiliki dasar untuk melakukan investigasi dan meminta penjelasan lebih jauh," katanya.

Pansel tidak gegabah dan cukup berhati-hati dalam merespons segala masukan. Dugaan bahwa ada calon yang terlibat kasus korupsi membutuhkan penelusuran lebih lanjut.

Sejauh ini, kata Todung, pihaknya meloloskan semata-mata karena memenuhi syarat administratif.

"Jadi, siapa saja silakan sampaikan masukan. Kalau ada bukti, kami akan follow up," ujar Todung.

Dia mengatakan, upaya penyelamatan KPK dari orang-orang yang ingin melumpuhkan lembaga ini harus dilakukan bersama.

"Kalau kami tidak selamatkan sekarang, KPK is finish. Kami harus bersama-sama mengembalikan marwah KPK," kata Todung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com