DPD Pun 'Tergoda' Dana Aspirasi

Ia mengatakan, ada tanggung jawab politik antara wakil rakyat kepada rakyat yang diwakilinya. "Agenda P4D merupakan bagian dari terwujudnya proses idealisasi politik tersebut. Maka, agenda ini memiliki justifikasi politik yang cukup kuat bagi pembangunan bangsa," ujar Jhon.

Dalam konteks ini, menurutnya, DPD dan DPR memosisikan diri sebagai agen pembangunan dan perubahan untuk kepentingan rakyat di daerah dan nasional. Agenda P4D ini dinilai sebagai pintu masuk yang mempertemukan aspirasi pembangunan daerah dan masyarakat dengan kebijakan nasional.

Aspek Praktik

Secara praktik, konsep dana aspirasi atau P4D ini bisa dilihat dari proses politik penganggaran di DPR, DPD, dan DPRD. Jhon juga mengungkapkan bisa melihat melalui referensi pork barrel projects sebagai bagian dari proses penganggaran di Kongres Amerika Serikat.

Skema anggaran dinilai telah dikembangkan oleh pemerintah melalui percepatan pembangunan daerah antara lain dengan dana dekonsentrasi serta beberapa format dana transfer daerah. Namun, dinilai masih ada kelemahan, di antaranya sinkronisasi anggaran, lemahnya koherensi program pusat dan daerah, termasuk kelemahan dalam penerapan instrumen seperti keterbukaan dan kelengkapan data.

"Telah menjadi kenyataan bahwa belum seluruh program pembangunan secara merata teralokasi ke seluruh Tanah Air. Oleh karena itu, program ini akan bermanfaat bagi masyarakat daerah," ujarnya.

Menciptakan "broker"?

DPD sendiri membantah bahwa konsep yang mereka ajukan meniru usul Fraksi Partai Golkar. Jhon menegaskan, konsep P4D tidak seperti dana aspirasi yang "menjatah" belasan miliar bagi setiap anggota Dewan.

Ia mengatakan, jika disetujui, dana ini akan langsung dialokasikan ke daerah. Namun, dana itu hanya dapat dikeluarkan atas dasar rekomendasi DPD RI. Apakah hal ini tidak akan menciptakan "broker" proyek di daerah? "Kalau yang lain mungkin bisa seperti itu. Tapi DPD menjamin, tidak akan ada broker-broker itu," kata Jhon yakin.

Usul ini pun akan segera disampaikan ke Pemerintah dan DPR yang akan melakukan pembahasan Rancangan APBN 2011 sebelum dituangkan dalam Nota Keuangan Pemerintah yang akan dibacakan Presiden SBY pada 16 Agustus mendatang.

Gol-kah usulan dari para senator ini?