DPD Pun 'Tergoda' Dana Aspirasi

KOMPAS.com — Wacana dana aspirasi yang dilontarkan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat memang telah tenggelam. Selama sekitar sebulan, wacana itu menuai kontroversi.

Di tengah masa reses, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tiba-tiba melontarkan usulan yang "serupa tapi tak sama". Sepanjang dua hari, 28-29 Juni, para wakil daerah yang berkantor di Kompleks Parlemen itu menggodog konsep yang mereka namakan Agenda Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah (P4D).

Konsepnya, "tak buang" dengan usul dana desa yang kembali digulirkan Fraksi Partai Golkar setelah usul dana aspirasi tak gol. Besarannya juga sama, Rp 1 miliar per desa. Wakil Ketua DPD Laode Ida dalam keterangan persnya, Selasa (29/6/2010), membantah lembaganya juga minta "jatah" atas usulan yang tengah bergulir di legislatif. "Dana ini bukan untuk kami, tapi kembali ke rakyat," kata Laode Ida.

Komite IV, yang membidangi anggaran, mematangkan dan melakukan kajian mendalam. Ketua Komite IV Jhon Pieris mengatakan, usul ini kuat secara aspek legal, politik, praktik, dan ilmiah.

Aspek Legal

Secara aspek legal atau legally aspect, Jhon Pieris mengklaim perguliran subyek dana aspirasi atau agenda P4D didukung oleh dasar hukum yang kuat bahwa penyusunan anggaran merupakan fungsi DPR yang dibahas bersama pemerintah dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

"Penegasan keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud tercantum dalam Pasal 22D ayat (3) yang secara konstitusional DPD memberikan pertimbangan atas RUU APBN kepada DPR," jelas Jhon.

Ia melanjutkan, pengajuan usulan oleh legislatif yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU APBN dipertegas dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 15 ayat (3). "Maka, dalam perspektif hukum, pengembangan agenda P4D memenuhi justifikasi," katanya.

Aspek Politik

Dari sisi politik, Jhon Pieris juga mengklaim bahwa konsep ini merupakan bagian dari sebuah kondisi yang mengikuti perubahan atas hal-hal yang berkembang dalam kehidupan politik Tanah Air.