Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Jadi Penasihat PBNU

Kompas.com - 13/04/2010, 20:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla masuk dalam jajaran dewan penasihat (mustasyar) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2015. "Nama-nama yang masuk kepengurusan sudah dikonfirmasi," kata Sekretaris Jenderal PBNI Iqbal Sulam di Jakarta, Selasa.

Kepengurusan lengkap PBNU disusun oleh tim formatur di kediaman Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfudh di Pondok Pesantren Maslakhul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah, Senin (12/4/2010).

Jusuf Kalla sebelumnya adalah mustasyar Pengurus Wilayah NU Sulawesi Selatan. Ayahnya, H Kalla, merupakan salah seorang perintis NU di Sulawesi Selatan.

Beberapa anggota mustasyar lainnya adalah Prof Dr KH Tholchah Hasan, KH Muchit Muzadi, KH Maimun Zubair, KH Idris Marzuki, KH Dimyati Rois, Prof Dr Nasaruddin Umar, Tuan Guru Turmudzi, dan Fauzi Bowo yang juga Gubernur DKI Jakarta.

Sementara di pengurus harian, KH Musthofa Bisri (Gus Mus) dan KH Hasyim Muzadi ditetapkan sebagai Wakil Rais Aam di jajaran syuriah PBNU.

Sedangkan di jajaran tanfidziyah, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj yang terpilih di muktamar lalu didampingi As’ad Said Ali dan Slamet Effendy Yusuf sebagai wakil ketua umum.

Di jajaran ketua, wajah lama hanya KH Abbas Muin, selebihnya baru, antara lain Hasyim Wahid atau Gus Im (adik KH Abdurrahman "Gus Dur" Wahid) dan Prof Dr Kacung Marijan, pengamat politik dan akademisi Universitas Airlangga Surabaya.

Secara resmi kepengurusan PBNU belum diumumkan. Menurut Iqbal, pengumuman resmi direncanakan akan dilakukan Kamis (15/4/2010) sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com