Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden, di antara Pagar dan Halaman Istana....

Kompas.com - 02/03/2010, 07:52 WIB

Mahasiswa bahkan bisa memblokade pintu gerbang markas Paspampres dengan barisan mahasiswa agar iring- iringan bus bisa lewat menuju Istana dan parkir di depan gardu Paspampres di sisi depan sebelah barat Istana Merdeka.

Kedatangan mahasiswa mengejutkan aparat militer yang menjaga kawasan itu. Puluhan polisi militer bersenjatakan M-16 berwarna perak dari dalam Istana langsung berlarian ke arah pagar dalam dan membuat barikade. Ratusan aparat keamanan lainnya berlarian juga dari Markas Besar TNI AD. Mahasiswa segera mundur selangkah dari depan pagar dan membuat pagar betis manusia. Sejak itulah salah satu ruas Jalan Medan Merdeka Utara ditutup untuk lalu lintas umum sampai hari ini.

Periode Presiden Abdurrahman Wahid tampaknya memorak-porandakan ruang ”tertutup” pada era Soeharto dan BJ Habibie menjadi ruang yang benar-benar terbuka. Tak hanya ramainya kembali aksi unjuk rasa yang bermunculan di halaman depan rumah dinas Presiden, tetapi juga membuat halaman depan dan dalam Istana seperti taman Istana dan bermain. Sejumlah kalangan pejabat sampai santri yang bersepatu sampai bersandal jepit leluasa dan bebas masuk ke Istana.

Penerusnya, Presiden Megawati Soekarnoputri, lalu menjadikan kembali halaman dalam Istana sebagai ruang ”tertutup”. Namun, halaman depan Istana tetap dijadikan ruang ”terbuka” sehingga rangkaian aksi demo yang disertai pembakaran foto Presiden Megawati tetap berlangsung.

Bagaimana dengan masa SBY? Simak kelanjutannya di laman KOMPAS CETAK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com