Pemberian fasilitas mewah juga dikhawatirkan menjadi contoh bagi pemerintah daerah untuk turut bermewah-mewah. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri diharapkan membuat keputusan menteri yang ditujukan kepada pejabat daerah untuk menggunakan kendaraan dinas yang wajar.
Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo, kepada Kompas.com pekan lalu, menyatakan prihatin dengan fasilitas pejabat yang menurutnya sangat "wah". Masyarakat, menurutnya, menunggu hasil kerja pemerintah dan para pejabat negara, bukan pengambilan kebijakan yang menimbulkan gejolak.
"Saat banyak yang menunggu hasil kerja 100 hari, masih ramai dengan kasus Century, pembelian mobil ini saya nilai sebagai sesuatu yang hanya mementingkan simbol dan image," kata Imam.
Maka dari itu, ia menganggap wajar jika masyarakat berpandangan menjadi pejabat penuh dengan kemewahan dan menafikan nilai dari sebuah pengabdian. Jadi, perlu atau tidak diperdebatkan? Mungkin hati nurani bisa memberikan jawaban.....
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.